Pengembangan Energi Baru Terbarukan Terhambat Masalah Harga
Kamis, 04 April 2019 - 16:33 WIB
Pengembangan Energi Baru Terbarukan Terhambat Masalah Harga
A
A
A
JAKARTA - Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia menurut Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Prof Rinaldy Dalimi masih terhambat, salah satu alasannya karena harga yang masih sangat mahal. Sementara itu pemerintah memasang target bauran energi mencapai sebesar 23% di 2025
"Permasalahan energi terbarukan terletak di harga, karena itu kita membutuhkan kebijakan khusus, insentif, dan subsidi. Namun ketika harga energi sudah murah, kita tidak lagi membutuhkan kebijakan, insentif, maupun subsidi itu," ujar Rinaldy Dalimi dalam konferensi Inagreentech Exhibition di JIExpo, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Menurutnya harga energi baru terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN - 2050) ditetapkan dengan mekanisme feed in tariff. Perhitungan harga feed in tariff di suatu tempat ditetapkan berdasarkan harga energi setempat.
Sambung dia menerangkan, energi terbarukan diberi subsidi selama harganya masih belum dapat bersaing dengan energi lain. "Dengan adanya pelaksanaan tiga poin tersebut, kita menetapkan target minimal di titik 31% di tahun 2050," paparnya.
Terang Rinaldy untuk daerah-daerah yang harga EBT-nya masih lebih mahal dari harga energi konvensional, diperlukan dukungan pemerintah berupa pemberian subsidi. Terkait hal ini, pemerintah diterangkan harus memiliki skenario apakah energi terbarukan akan disubsidi atau tidak.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu memprediksi apabila energi tersebut tidak disubsidi, setelah tahun 2025 Indonesia akan mengalami pertumbuhan eksponensial. "Namun, apabila tidak diberi subsidi, pengembangannya harus dilengkapi dengan langkah-langkah untuk mempercepat prosesnya. Hampir semua negara di dunia memberikan subsidi untuk mempercepat perkembangan teknologi dan industri di negaranya untuk membuka pasar," paparnya. (michelle natalia)
"Permasalahan energi terbarukan terletak di harga, karena itu kita membutuhkan kebijakan khusus, insentif, dan subsidi. Namun ketika harga energi sudah murah, kita tidak lagi membutuhkan kebijakan, insentif, maupun subsidi itu," ujar Rinaldy Dalimi dalam konferensi Inagreentech Exhibition di JIExpo, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Menurutnya harga energi baru terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN - 2050) ditetapkan dengan mekanisme feed in tariff. Perhitungan harga feed in tariff di suatu tempat ditetapkan berdasarkan harga energi setempat.
Sambung dia menerangkan, energi terbarukan diberi subsidi selama harganya masih belum dapat bersaing dengan energi lain. "Dengan adanya pelaksanaan tiga poin tersebut, kita menetapkan target minimal di titik 31% di tahun 2050," paparnya.
Terang Rinaldy untuk daerah-daerah yang harga EBT-nya masih lebih mahal dari harga energi konvensional, diperlukan dukungan pemerintah berupa pemberian subsidi. Terkait hal ini, pemerintah diterangkan harus memiliki skenario apakah energi terbarukan akan disubsidi atau tidak.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu memprediksi apabila energi tersebut tidak disubsidi, setelah tahun 2025 Indonesia akan mengalami pertumbuhan eksponensial. "Namun, apabila tidak diberi subsidi, pengembangannya harus dilengkapi dengan langkah-langkah untuk mempercepat prosesnya. Hampir semua negara di dunia memberikan subsidi untuk mempercepat perkembangan teknologi dan industri di negaranya untuk membuka pasar," paparnya. (michelle natalia)
(akr)
Lihat Juga :
