Kemenhub Gelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Tual
A
A
A
TUAL - Sebanyak 250 orang yang berasal dari berbagai daerah, antara lain Kecamatan Pulau Dullah Utara, Pulau Dullah Selatan, Tayando Tam, Pulau-Pulau Kur, dan Kur Selatan terdaftar sebagai peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang digelar oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 4 s.d 8 April 2019 di Tual, Maluku.
Program diklat yang diberikan dalam kegiatan DPM ini meliputi pelatihan Basic Safety Training (BST) khusus Kapal Layar Motor dan Diklat Kapal Tradisional Penangkap Ikan di bawah GT 35 dengan Daerah Pelayaran Maksimal 60 mil (SKK 60 Mil) untuk Bagian Dek dan Bagian Mesin.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tual Yahya Usia mengatakan bahwa kegiatan DPM ini diselenggarakan atas kerjasama antara Kantor UPP Tual dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong yang memiliki peran berbeda sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"Kantor UPP Tual bertindak sebagai pihak penerima berkas dan verifikator seleksi administrasi calon peserta DPM Kapal Layar Motor dan penerbit sertifikat Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil bagi Pelaut Kapal Tradisional," ungkap Yahya usai mengikuti kegiatan pembukaan DPM di Tual, hari ini (5/4/2019).
Sedangkan BP2IP Sorong sebagai pihak penyelenggara dan penerbit sertifikat keterampilan pelaut (Certificate of Proficiencies) bagi peserta diklat yang dinyatakan lulus diklat.
Yahya menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pembagian pas kecil untuk kapal dibawah GT 7 serta telah melaksanakan pelayanan sertifikasi, pengukuran pendaftaran dan status hukum kapal kepada para nelayan di wilayah kerjanya.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan DPM ini adalah masyarakat dan nelayan di Kota Tual dan sekitarnya, dengan memperhatikan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh calon peserta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Ia berharap para peserta dapat mengikuti diklat ini dengan sebaik-baiknya agar ilmu yang didapat bisa dimanfaatkan dalam menunjang pekerjaan mereka sehari-hari di laut.
"Pemerintah terus berupaya memberikan program pendidikan dan pelatihan secara gratis tidak hanya untuk masyarakat di wilayah barat, tetapi juga untuk masyarakat di wilayah timur sehingga akan tercipta peningkatan daya saing masyarakat Indonesia," tutup Yahya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan DPM di Tual tersebut merupakan salah satu tindaklanjut arahan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi ketika melakukan kunjungan ke Tual, Maluku (27/3) lalu.
Saat itu, Menhub Budi bertemu dengan para nelayan di Pelabuhan Tual dan mendengarkan aspirasi para nelayan. Menhub mengatakan akan memberikan pelatihan keselamatan dan pembuatan perizinan kapal nelayan gratis kepada para nelayan.
Program diklat yang diberikan dalam kegiatan DPM ini meliputi pelatihan Basic Safety Training (BST) khusus Kapal Layar Motor dan Diklat Kapal Tradisional Penangkap Ikan di bawah GT 35 dengan Daerah Pelayaran Maksimal 60 mil (SKK 60 Mil) untuk Bagian Dek dan Bagian Mesin.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tual Yahya Usia mengatakan bahwa kegiatan DPM ini diselenggarakan atas kerjasama antara Kantor UPP Tual dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong yang memiliki peran berbeda sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"Kantor UPP Tual bertindak sebagai pihak penerima berkas dan verifikator seleksi administrasi calon peserta DPM Kapal Layar Motor dan penerbit sertifikat Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil bagi Pelaut Kapal Tradisional," ungkap Yahya usai mengikuti kegiatan pembukaan DPM di Tual, hari ini (5/4/2019).
Sedangkan BP2IP Sorong sebagai pihak penyelenggara dan penerbit sertifikat keterampilan pelaut (Certificate of Proficiencies) bagi peserta diklat yang dinyatakan lulus diklat.
Yahya menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pembagian pas kecil untuk kapal dibawah GT 7 serta telah melaksanakan pelayanan sertifikasi, pengukuran pendaftaran dan status hukum kapal kepada para nelayan di wilayah kerjanya.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan DPM ini adalah masyarakat dan nelayan di Kota Tual dan sekitarnya, dengan memperhatikan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh calon peserta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Ia berharap para peserta dapat mengikuti diklat ini dengan sebaik-baiknya agar ilmu yang didapat bisa dimanfaatkan dalam menunjang pekerjaan mereka sehari-hari di laut.
"Pemerintah terus berupaya memberikan program pendidikan dan pelatihan secara gratis tidak hanya untuk masyarakat di wilayah barat, tetapi juga untuk masyarakat di wilayah timur sehingga akan tercipta peningkatan daya saing masyarakat Indonesia," tutup Yahya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan DPM di Tual tersebut merupakan salah satu tindaklanjut arahan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi ketika melakukan kunjungan ke Tual, Maluku (27/3) lalu.
Saat itu, Menhub Budi bertemu dengan para nelayan di Pelabuhan Tual dan mendengarkan aspirasi para nelayan. Menhub mengatakan akan memberikan pelatihan keselamatan dan pembuatan perizinan kapal nelayan gratis kepada para nelayan.
(akn)