Menko Luhut Sebut Pengembangan Blok Masela Terkendala Lahan

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan molornya pengembangan Blok Masela disebabkan terkendala pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk pengembangan lapangan gas raksasa ini disebut-sebut perlu waktu selama empat tahun.

"Ada 1.000 ha lahan yang mereka minta segera dibebaskan, itu dia minta empat tahun, saya bilang ngapain empat tahun, setahun beres," ujar Luhut di Jakarta, Senin (8/4/2019)

Luhut mengatakan, persoalan pembebasan lahan ini tidak akan menganggu target pengembangan yang sesuai dengan rencana, yakni di darat (onshore). "Masela enggak ada masalah, jadi tetap onshore, nanti Chairman Shell akan ke Indonesia tanggal 21, dia minta ketemu saya. Tapi overall enggak ada masalah," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan, persoalan lahan ini merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dia melanjutkan, pembahasan lahan yang dimaksud ialah terkait izin penggunaan lahan.

"Kan lahan itu di bawah kewenangan KLHK, mereka sudah mengajukan, tanggapan KLHK sudah positif. Hanya memang, begitu kita tahu 3-4 tahun kita upayakan untuk lebih cepat 1-2 tahun, lahannya ada, izin penggunaannya kira-kira," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, pengembangan Blok Masela masih dalam pembahasan nilai investasi. Pembahasan investasi menurutnya dilakukan cukup panjang agar tidak ada ekspektasi berlebihan dari masing-masing pihak.

"Masih lanjut terus, kita maraton, yang nomor satu harus kita selesaikan mengenai nilai investasi, total cost-nya itu. Itu yang sekarang running hampir tiap hari diskusi dengan Inpex biar selesai," ujar Dwi baru-baru ini.