Utang Luar Negeri Indonesia Bertambah Jadi Rp5.388 Triliun
Senin, 15 April 2019 - 12:36 WIB
Utang Luar Negeri Indonesia Bertambah Jadi Rp5.388 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat kembali mengalami peningkatan, dimana hingga Februari 2019 jadi USD388,7 miliar atau setara Rp5.388 triliun (kurs Rp13.862/USD) yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD193,8 miliar serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD194,9 miliar. Posisi ULN tersebut bertambah USD4,8 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN.
Secara tahunan, ULN Indonesia bertambah 8,8% (yoy) pada Februari 2019 atau meningkat dibandingkan dengan 7,2% (yoy) pada bulan sebelumnya. "Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah," ujar Direktur Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko di Jakarta, Senin (15/4/2019).
Tercatat Utang Luar Negeri pemerintah meningkat pada Februari 2019 untuk membiayai sektor-sektor yang produktif. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2019 sebesar USD190,8 miliar dengan pertumbuhan 7,3% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,9% (yoy).
Pertumbuhan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Februari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pada Februari 2019 Pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk, untuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk.
Masuknya aliran dana ULN kepada Pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah. Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah merupakan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.
Sedangkan swasta tumbuh stabil pada Februari 2019. Posisi ULN swasta pada Februari 2019 sebesar USD1,3 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,8% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,2%.
Struktur ULN Indonesia diklaim tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 36,9% pada akhir Februari 2019, relatif tidak banyak berubah dari bulan sebelumnya dan masih berada di kisaran rata-rata negara peers.
Selain itu berdasarkan jangka waktunya, struktur ULN Indonesia pada akhir Februari 2019 tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,3% dari total ULN. Dengan perkembangan tersebut, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun struktur ULN Indonesia tetap sehat.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tegas Onny.
Secara tahunan, ULN Indonesia bertambah 8,8% (yoy) pada Februari 2019 atau meningkat dibandingkan dengan 7,2% (yoy) pada bulan sebelumnya. "Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah," ujar Direktur Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko di Jakarta, Senin (15/4/2019).
Tercatat Utang Luar Negeri pemerintah meningkat pada Februari 2019 untuk membiayai sektor-sektor yang produktif. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2019 sebesar USD190,8 miliar dengan pertumbuhan 7,3% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,9% (yoy).
Pertumbuhan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Februari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pada Februari 2019 Pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk, untuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk.
Masuknya aliran dana ULN kepada Pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah. Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah merupakan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.
Sedangkan swasta tumbuh stabil pada Februari 2019. Posisi ULN swasta pada Februari 2019 sebesar USD1,3 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,8% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,2%.
Struktur ULN Indonesia diklaim tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 36,9% pada akhir Februari 2019, relatif tidak banyak berubah dari bulan sebelumnya dan masih berada di kisaran rata-rata negara peers.
Selain itu berdasarkan jangka waktunya, struktur ULN Indonesia pada akhir Februari 2019 tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,3% dari total ULN. Dengan perkembangan tersebut, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun struktur ULN Indonesia tetap sehat.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tegas Onny.
(akr)
Lihat Juga :
