Tren Penyelundupan Kian Marak, DJBC Perkuat Sinergi

JAKARTA - Penindakan yang telah dilakukan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) disebut sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas peredaran barang-barang ilegal. Di tahun 2019 hingga April, DJBC telah melakukan 3.354 penindakan di bidang impor.

Dari jumlah tersebut, terdapat 136 kasus penyelundupan telepon genggam. Peredaran barang tersebut tidak hanya akan merugikan para pelaku industri dalam negeri yang taat terhadap peraturan, namun juga berpotensi membahayakan masyarakat mengingat tidak adanya izin edar yang diterbitkan oleh pemerintah.

Sebagaimana yang telah digaungkan dalam Program Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Ilegal di Selat Malaka, Pesisir Timur Sumatera, dan Batam pada 15 Januari 2019 lalu di Batam, keberhasilan DJBC ini tidak lepas dari sinergi dan komitmen kementerian/lembaga lain di antaranya TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), BAKAMLA, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Sejauh ini, PPATK bertekad untuk melaksanakan operasi gabungan dengan kombinasi dua pendekatan, yaitu metode follow the suspect and the follow the money dalam case building. Ini adalah kasus ke-15 yang pernah kami tangani," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Baharuddin di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Dia mengatakan, PPATK melakukan silent operation dengan DJBC dalam data mining. Data ekspor impor barang elektronik, pemainnya, berapa jumlah masuk keluarnya, kemudian data tersebut digabungkan dengan dokumen impor.

"Kalau terjadi selisih, berarti ada transaksi di luar pengetahuan Bea Cukai, berarti transaksi ilegal. Setelah ditelusuri sumbernya, pelaku cenderung bekerja sama dengan perusahaan penjual valuta asing," jelasnya.

Sementara itu, Komando Armada I TNI Yudo Margono menyebutkan bahwa sejauh ini tren penyelundupan berada di titik Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Tren lain selain penyelundupan barang elektronik adalah penyelundupan baby lobster dari Jambi, Banten, dan Palembang. Kami berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan baby lobster," ujarnya.

BAKAMLA di sisi lain berkomitmen untuk bekerja sama dengan DJBC dalam penertiban barang masuk. Sementara itu, Polri akan turut serta mewujudkan sinergi di level nasional dan regional untuk meminimalisir kerugian ekonomi. Pihak Kejaksaan bersama seluruh jajaran pun menegaskan komitmen untuk melaksanakan koordinasi berkelanjutan dan melakukan penegakan hukum bea cukai.