PLN dan Ditjen Pajak Sinergi Membina Rumah Kreatif BUMN
Selasa, 30 April 2019 - 23:01 WIB
PLN dan Ditjen Pajak Sinergi Membina Rumah Kreatif BUMN
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama sinergi dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Business Development Services di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).
Dalam hal ini, UMKM yang tergabung dalam Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan PLN akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Business Development Services DJP dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan manajemennya untuk mengembangkan usahanya.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, serta pimpinan instansi, asosiasi, dan 21 BUMN. Turut hadir Plh. Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN Zubaidah sebagai pejabat PLN yang mewakili penandatanganan kerja sama ini.
Nantinya, DJP akan memberikan layanan perpajakan serta pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan pembinaan UMKM dalam program RKB.
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyampaikan bahwa program Business Development Services ini adalah terobosan DJP untuk membantu memajukan usaha UMKM.
"Program Business Development Services ini adalah terobosan DJP yang dimulai sejak tahun 2015 untuk memberikan layanan pembinaan kepada wajib pajak UMKM yang bertujuan untuk membantu memajukan usaha secara berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia," jelas Robert dalam laporannya.
Layanan ini merupakan bagian dari strategi DJP meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia. Layanan perpajakan ini diharapkan dapat lebih efektif, efisien dan produktif dalam memberikan kemudahan dan mendorong kesuksesan bagi para pelaku UMKM, dimana jumlah UMKM yang telah dilayani dengan program ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Gatot Trihargo selaku Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN menyatakan pentingnya kerja sama ini dilakukan oleh BUMN yang memiliki mitra binaan.
"Menteri BUMN berpesan agar semua BUMN dapat bekerja sama dengan DJP untuk program Business Development Services ini. Adapun sebagian besar BUMN sudah harus melaksanakan integrasi data pajak dan sudah ada lima BUMN, seperti Pertamina, PLN, Telkom, Pelindo III dan Pegadaian. Ini untuk mendukung kinerja yang lebih bagus dan administrasi yang lebih lancar," ujar Gatot.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pengarahannya bahwa eksistensi UMKM Indonesia sangat perlu diperhatikan. "Kerja sama ini penting karena seperti yang kita ketahui bahwa 50-60% perekonomian Indonesia adalah pelaku UMKM. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi UMKM dan berkewajiban membina dan membimbing mereka," jelas Sri.
Hingga saat ini, PLN telah membina 29 RKB di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di Indonesia dimana per April 2019, RKB binaan PLN memiliki total 2.587 UMKM.
Plh. EVP Corporate Communication & CSR PLN Zubaidah menyatakan bahwa kerja sama Business Development Services ini sangat membantu mitra binaan RKB."Kerja sama ini salah satu tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan UMKM binaan BUMN dan UMKM lainnya yang ada di tiap-tiap kabupaten yang tergabung di RKB agar lebih berkembang. UMKM di Indonesia umumnya adalah start up yang akan mendorong memajukan perekonomian Indonesia," ujar Zubaidah.
Dalam perjalanannya, RKB PLN memiliki program yang mendukung pergerakan UMKM di Indonesia, mulai dari membina dan melatih UMKM di bidang kewirausahaan dan pemasaran, sertifikasi halal untuk produk makanan dan terkait standar kemasan produk; membantu mengkurasi produk dan membantu memasarkan produk, baik secara offline maupun online; membantu meningkatkan networking promosi dan pemasaran produk; serta membantu mengembangkan produk lokal.
Dalam hal ini, UMKM yang tergabung dalam Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan PLN akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Business Development Services DJP dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan manajemennya untuk mengembangkan usahanya.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, serta pimpinan instansi, asosiasi, dan 21 BUMN. Turut hadir Plh. Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN Zubaidah sebagai pejabat PLN yang mewakili penandatanganan kerja sama ini.
Nantinya, DJP akan memberikan layanan perpajakan serta pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan pembinaan UMKM dalam program RKB.
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyampaikan bahwa program Business Development Services ini adalah terobosan DJP untuk membantu memajukan usaha UMKM.
"Program Business Development Services ini adalah terobosan DJP yang dimulai sejak tahun 2015 untuk memberikan layanan pembinaan kepada wajib pajak UMKM yang bertujuan untuk membantu memajukan usaha secara berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia," jelas Robert dalam laporannya.
Layanan ini merupakan bagian dari strategi DJP meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia. Layanan perpajakan ini diharapkan dapat lebih efektif, efisien dan produktif dalam memberikan kemudahan dan mendorong kesuksesan bagi para pelaku UMKM, dimana jumlah UMKM yang telah dilayani dengan program ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Gatot Trihargo selaku Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN menyatakan pentingnya kerja sama ini dilakukan oleh BUMN yang memiliki mitra binaan.
"Menteri BUMN berpesan agar semua BUMN dapat bekerja sama dengan DJP untuk program Business Development Services ini. Adapun sebagian besar BUMN sudah harus melaksanakan integrasi data pajak dan sudah ada lima BUMN, seperti Pertamina, PLN, Telkom, Pelindo III dan Pegadaian. Ini untuk mendukung kinerja yang lebih bagus dan administrasi yang lebih lancar," ujar Gatot.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pengarahannya bahwa eksistensi UMKM Indonesia sangat perlu diperhatikan. "Kerja sama ini penting karena seperti yang kita ketahui bahwa 50-60% perekonomian Indonesia adalah pelaku UMKM. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi UMKM dan berkewajiban membina dan membimbing mereka," jelas Sri.
Hingga saat ini, PLN telah membina 29 RKB di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di Indonesia dimana per April 2019, RKB binaan PLN memiliki total 2.587 UMKM.
Plh. EVP Corporate Communication & CSR PLN Zubaidah menyatakan bahwa kerja sama Business Development Services ini sangat membantu mitra binaan RKB."Kerja sama ini salah satu tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan UMKM binaan BUMN dan UMKM lainnya yang ada di tiap-tiap kabupaten yang tergabung di RKB agar lebih berkembang. UMKM di Indonesia umumnya adalah start up yang akan mendorong memajukan perekonomian Indonesia," ujar Zubaidah.
Dalam perjalanannya, RKB PLN memiliki program yang mendukung pergerakan UMKM di Indonesia, mulai dari membina dan melatih UMKM di bidang kewirausahaan dan pemasaran, sertifikasi halal untuk produk makanan dan terkait standar kemasan produk; membantu mengkurasi produk dan membantu memasarkan produk, baik secara offline maupun online; membantu meningkatkan networking promosi dan pemasaran produk; serta membantu mengembangkan produk lokal.
(fjo)
Lihat Juga :
