Maksimalkan Peran Alsintan, Kementan Kembangkan PKBM
Kamis, 09 Mei 2019 - 00:00 WIB
Maksimalkan Peran Alsintan, Kementan Kembangkan PKBM
A
A
A
DEPOK - Kementerian Pertanian menggelar kegiatan model pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (PKBM) di Hotel Bumi Wiyata, Depok, 7-9 Mei 2019. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan produksi pertanian yang lebih berdaya saing, melalui bantuan Alat Mesin Pertanian (alsintan).
Selama 5 tahun terakhir, Kementan telah memberikan bantuan alsintan kepada kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan tani lainnya dengan jumlah lebih dari 500.000 unit. Jenis alsintan ini untuk pra panen maupun pasca panen, bahkan alsintan untuk pengolahan hasil pertanian.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan permasalahannya belum semua bantuan alsintan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh poktan. Maka itu, pengelolaan alsintan di tingkat poktan dan gapoktan, diarahkan untuk melibatkan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dibentuk oleh poktan dan gapoktan itu sendiri.
"Dan kenyataan dilapangan masih ada bantuan alsintan yang dikelola secara 'individu' atau tidak melalui UPJA dalam arti bantuan alsintan tidak dikelola secara bisnis," jelas Sarwo Edhy, Rabu (8/5/2019).
Menurutnya, kondisi tersebut yang mengakibatkan alsintan tidak bekerja sesuai kapasitasnya. Bantuan alsintan dimaksudkan untuk meringankan beban biaya usaha petani, namun tetap dikelola secara bisnis (tidak gratis) agar poktan mempunyai dana untuk perawatan alsintan dimaksud.
"Pengelolaan alsintan melalui UPJA diharapkan dapat membantu poktan dan gapoktan dalam penguatan permodalannya. Sehingga mendorong kemandirian poktan dan gapoktan dalam membiayai kegiatan usaha taninya," kata Sarwo Edhy.
Melalui kegiatan model pengembangan PKBM, Sarwo berharap semua bantuan sarana dan prasarana yang diberikan Kementan dapat dikelola oleh gapoktan secara profesional dengan lebih memberdayakan anggotanya.
"Terutama para pemuda taninya (kaum milenial), sehingga semua bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," lanjut Sarwo Edhy.
Untuk itu, peran sinergitas Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (Perteta) dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengawalan dan pengawasan pada kegiatan tersebut menjadi sangat penting.
Adapaun kegiatan ini sudah ada percontohan di lima lokasi yang telah ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 07.1/kpts/OT.050/8/01/2019. Yaitu di Kabupaten Tuban-Jawa Timur, Sukoharjo-Jawa Tengah, Konawe Selatan-Sultera, Barito Kuala-Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumatra Selatan.
"Saya harapkan tidak hanya menjadi contoh di daerah tersebut, namun juga menjadi contoh bagi daerah lainnya. Sehingga keberhasilan kegiatan tersebut dapat diterapkan oleh Gapoktan di daerah lain secara cepat dan swadaya," tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, peran Tim Pendamping dalam kegiatan percontohan tersebut menjadi sangat penting. Tentunya dengan mediasi yang baik oleh Dinas Pertanian setempat agar terwujud komunikasi yang lancar antara Gapoktan dengan Perteta di daerah dan para penyuluh pertanian di lapangan.
Sarwo Edhy menambahkan, model PKBM tentunya akan memberdayakan kaum milenial dalam pembangunan pertanian kedepan.
"Saya minta para pendamping di daerah dapat berinteraksi dengan gapoktan dan seluruh masyarakat tani di masing-masing daerah terutama para pemuda taninya secara intensif dan melaporkannya kepada kami. Sehingga kami dapat merespon kondisi lapangan melalui penyempurnaan kebijakan teknis maupun kebijakan penganggaran," pungkasnya.
Selama 5 tahun terakhir, Kementan telah memberikan bantuan alsintan kepada kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan tani lainnya dengan jumlah lebih dari 500.000 unit. Jenis alsintan ini untuk pra panen maupun pasca panen, bahkan alsintan untuk pengolahan hasil pertanian.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan permasalahannya belum semua bantuan alsintan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh poktan. Maka itu, pengelolaan alsintan di tingkat poktan dan gapoktan, diarahkan untuk melibatkan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dibentuk oleh poktan dan gapoktan itu sendiri.
"Dan kenyataan dilapangan masih ada bantuan alsintan yang dikelola secara 'individu' atau tidak melalui UPJA dalam arti bantuan alsintan tidak dikelola secara bisnis," jelas Sarwo Edhy, Rabu (8/5/2019).
Menurutnya, kondisi tersebut yang mengakibatkan alsintan tidak bekerja sesuai kapasitasnya. Bantuan alsintan dimaksudkan untuk meringankan beban biaya usaha petani, namun tetap dikelola secara bisnis (tidak gratis) agar poktan mempunyai dana untuk perawatan alsintan dimaksud.
"Pengelolaan alsintan melalui UPJA diharapkan dapat membantu poktan dan gapoktan dalam penguatan permodalannya. Sehingga mendorong kemandirian poktan dan gapoktan dalam membiayai kegiatan usaha taninya," kata Sarwo Edhy.
Melalui kegiatan model pengembangan PKBM, Sarwo berharap semua bantuan sarana dan prasarana yang diberikan Kementan dapat dikelola oleh gapoktan secara profesional dengan lebih memberdayakan anggotanya.
"Terutama para pemuda taninya (kaum milenial), sehingga semua bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," lanjut Sarwo Edhy.
Untuk itu, peran sinergitas Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (Perteta) dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengawalan dan pengawasan pada kegiatan tersebut menjadi sangat penting.
Adapaun kegiatan ini sudah ada percontohan di lima lokasi yang telah ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 07.1/kpts/OT.050/8/01/2019. Yaitu di Kabupaten Tuban-Jawa Timur, Sukoharjo-Jawa Tengah, Konawe Selatan-Sultera, Barito Kuala-Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumatra Selatan.
"Saya harapkan tidak hanya menjadi contoh di daerah tersebut, namun juga menjadi contoh bagi daerah lainnya. Sehingga keberhasilan kegiatan tersebut dapat diterapkan oleh Gapoktan di daerah lain secara cepat dan swadaya," tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, peran Tim Pendamping dalam kegiatan percontohan tersebut menjadi sangat penting. Tentunya dengan mediasi yang baik oleh Dinas Pertanian setempat agar terwujud komunikasi yang lancar antara Gapoktan dengan Perteta di daerah dan para penyuluh pertanian di lapangan.
Sarwo Edhy menambahkan, model PKBM tentunya akan memberdayakan kaum milenial dalam pembangunan pertanian kedepan.
"Saya minta para pendamping di daerah dapat berinteraksi dengan gapoktan dan seluruh masyarakat tani di masing-masing daerah terutama para pemuda taninya secara intensif dan melaporkannya kepada kami. Sehingga kami dapat merespon kondisi lapangan melalui penyempurnaan kebijakan teknis maupun kebijakan penganggaran," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
