China Tuding AS Langgar Kedaulatan Ekonominya
China Tuding AS Langgar Kedaulatan Ekonominya
A
A
A
BEIJING - Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China makin meningkat setelah Pemerintahan Trump meminta China untuk mengekang pengembangan perusahaan milik negaranya (BUMN). Permintaan tersebut, menurut kantor berita negara China, Xinhua, adalah invasi terhadap kedaulatan ekonominya.
Washington juga menuding Beijing telah mengingkari janji-janji sebelumnya untuk membuat perubahan struktural pada praktik ekonominya. Menindaklanjuti tuduhan itu, Pemerintahan Trump kemudian mengenakan tarif tambahan hingga 25% pada USD200 miliar barang impor asal China, yang mendorong Beijing untuk melakukan aksi balasan.
China membantah telah mengingkari janji-janjinya di awal negosiasi perdagangan antara kedua negara. China menegaskan kembali bahwa negara itu tidak akan membuat konsesi untuk masalah prinsip untuk mempertahankan kepentingan intinya.
"Di meja perundingan, pemerintah AS mengajukan sejumlah tuntutan arogan ke China, termasuk membatasi pengembangan perusahaan milik negara," kata Xinhua dalam komentarnya, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (26/5/2019).
Menurut sejumlah analis dan kelompok perdagangan, BUMN di China menikmati tidak hanya subsidi eksplisit tetapi juga manfaat tersembunyi seperti jaminan pemerintah implisit untuk utang dan bunga yang lebih rendah untuk pinjaman bank.
Namun, kebijakan pemerintah China atas BUMN-nya menurut Xinhua tak berkaitan dengan negosiasi dagang dengan AS. "Jelas, ini di luar ruang lingkup negosiasi perdagangan dan menyentuh sistem ekonomi fundamental China," kata Xinhua.
Hal ini, tegas Xinhua, menunjukkan bahwa di balik perang dagang melawan China, Amerika berusaha untuk menginvasi kedaulatan ekonomi China dan memaksa negara ini untuk merusak kepentingan intinya.
Xinhua menambahkan bahwa Amerika Serikat telah membuat tuduhan tidak berdasar termasuk bahwa Beijing telah memaksa transfer teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di China. Kantor berita pemerintah itu menyatakan bahwa tindakan ini membuktikan bahwa pihak AS telah memaksa China untuk mengubah jalur pengembangannya.
Washington juga menuding Beijing telah mengingkari janji-janji sebelumnya untuk membuat perubahan struktural pada praktik ekonominya. Menindaklanjuti tuduhan itu, Pemerintahan Trump kemudian mengenakan tarif tambahan hingga 25% pada USD200 miliar barang impor asal China, yang mendorong Beijing untuk melakukan aksi balasan.
China membantah telah mengingkari janji-janjinya di awal negosiasi perdagangan antara kedua negara. China menegaskan kembali bahwa negara itu tidak akan membuat konsesi untuk masalah prinsip untuk mempertahankan kepentingan intinya.
"Di meja perundingan, pemerintah AS mengajukan sejumlah tuntutan arogan ke China, termasuk membatasi pengembangan perusahaan milik negara," kata Xinhua dalam komentarnya, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (26/5/2019).
Menurut sejumlah analis dan kelompok perdagangan, BUMN di China menikmati tidak hanya subsidi eksplisit tetapi juga manfaat tersembunyi seperti jaminan pemerintah implisit untuk utang dan bunga yang lebih rendah untuk pinjaman bank.
Namun, kebijakan pemerintah China atas BUMN-nya menurut Xinhua tak berkaitan dengan negosiasi dagang dengan AS. "Jelas, ini di luar ruang lingkup negosiasi perdagangan dan menyentuh sistem ekonomi fundamental China," kata Xinhua.
Hal ini, tegas Xinhua, menunjukkan bahwa di balik perang dagang melawan China, Amerika berusaha untuk menginvasi kedaulatan ekonomi China dan memaksa negara ini untuk merusak kepentingan intinya.
Xinhua menambahkan bahwa Amerika Serikat telah membuat tuduhan tidak berdasar termasuk bahwa Beijing telah memaksa transfer teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di China. Kantor berita pemerintah itu menyatakan bahwa tindakan ini membuktikan bahwa pihak AS telah memaksa China untuk mengubah jalur pengembangannya.
(fjo)
Explore More