Kementan Upayakan Peningkatan Produksi Melalui Program PKBM

JAKARTA - Kementerian Pertanian terus tingkatkan produksi pertanian yang lebih berdaya saing, melalui bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Salah satunya melalui program Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (PKBM).

Diketahui, Kementan telah memberikan bantuan alsintan kepada poktan/gapoktan/kelembagaan tani lainnya dalam 5 tahun terakhir. Jumlah bantuan alsintan yang telah disalurkan lebih dari 500.000 unit dengan jenis yang cukup banyak untuk alsintan pra panen maupun pasca panen, bahkan alsintan untuk pengolahan hasil pertanian.

Permasalahannya belum semua bantuan alsintan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh poktan. Pengelolaan alsintan di tingkat poktan atau gapoktan sejak awal sudah diarahkan untuk melibatkan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dibentuk oleh Poktan/Gapoktan.

"Namun kenyataan dilapangan masih ada bantuan alsintan yang dikelola secara ”individu” atau tidak melalui UPJA dalam arti bantuan alsintan tidak dikelola secara bisnis," jelas Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, Kamis (6/6/2019).

Menurutnya, kondisi tersebut yang mengakibatkan alsintan tidak bekerja sesuai kapasitasnya. Bantuan alsintan dimaksudkan untuk meringankan beban biaya usahatani petani, namun tetap dikelola secara bisnis (tidak gratis) agar poktan mempunyai dana untuk perawatan alsintan dimaksud.

"Pengelolaan alsintan melalui UPJA diharapkan juga dapat membantu poktan/gapoktan dalam penguatan permodalannya. Sehingga mendorong kemandirian poktan/gapoktan dalam membiayai kegiatan usaha taninya," kata Sarwo Edhy.

Melalui kegiatan model pengembangan PKBM, Sarwo berharap semua bantuan sarana dan prasarana yang diberikan Kementan dapat dikelola oleh Gapoktan secara profesional dengan lebih memberdayakan anggotanya.

"Terutama para pemuda taninya (kaum milenial), sehingga semua bantuan Pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," lanjut Sarwo Edhy.

Untuk itu, peran sinergitas Perteta dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengawalan dan pengawasan pada kegiatan tersebut menjadi sangat penting.

Adapaun kegiatan ini sudah ada percontohan di lima lokasi yang telah ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 07.1/kpts/OT.050/8/01/2019. Yaitu di Kabupaten Tuban-Jatim, Sukoharjo-Jateng, Konawe Selatan-Sultera, Barito Kuala-Kalsel dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumsel.

"Saya harapkan tidak hanya menjadi contoh di daerah tersebut, namun juga menjadi contoh bagi daerah lainnya. Sehingga keberhasilan kegiatan tersebut dapat diterapkan oleh Gapoktan di daerah lain secara cepat dan swadaya," tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, peran Tim Pendamping dalam kegiatan percontohan tersebut menjadi sangat penting. Tentunya dengan mediasi yang baik oleh Dinas Pertanian setempat agar terwujud komunikasi yang lancar antara Gapoktan dengan Perteta di daerah dan para penyuluh pertanian di lapangan.

Sarwo Edhy menambahkan, model PKBM tentunya akan memberdayakan kaum milenial dalam pembangunan pertanian kedepan.

"Saya minta para pendamping di daerah dapat berinteraksi dengan gapoktan dan seluruh masyarakat tani di masing-masing daerah terutama para pemuda taninya secara intensif dan melaporkannya kepada kami. Sehingga kami dapat merespon kondisi lapangan melalui penyempurnaan kebijakan teknis maupun kebijakan penganggaran," pungkasnya.