Usulan Tambahan Anggaran Kemenperin Rp2,89 Triliun Diterima DPR
Senin, 17 Juni 2019 - 21:45 WIB
Usulan Tambahan Anggaran Kemenperin Rp2,89 Triliun Diterima DPR
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI mengenai tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk membiayai beberapa program prioritas pada tahun 2020. Anggaran terbesar akan disalurkan pada pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri yang mencapai Rp2,51 triliun.
“Salah satu fokus kami nanti memang pengembangan SDM industri. Apalagi, kami telah memiliki satuan kerja baru, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2019)
Sambung dia menjelaskan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua nanti, telah memilih program peningkatan kualitas SDM menjadi agenda selanjutnya setelah gencar membangun infrastruktur secara masif pada periode pertama. Langkah ini guna mengambil peluang dari momentum bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia.
“Jadi, sesuai yang telah dibahas di rapat kabinet, yakni agar peningkatan kompetensi SDM bisa lebih diutamakan. Selain kami sudah dorong melalui program pendidikan vokasi industri di tingkat SMK, kami akan pacu lagi melalui fasilitasi pembangunan politeknik. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Jokowi,” paparnya.
Terkait akselerasi program pendidikan vokasi tersebut, pemerintah sudah menuangkannya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri.Kemenperin juga sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta.
“Pembangunan industri nasional ke depan, tentunya memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik,” ujar Airlangga.
Anggaran tambahan lainnya, akan distribusikan untuk program dukunganmanajemen Kemenperin sebesar Rp47 miliar, program penumbuhan dan pengembanganindustri berbasis agro sebesar Rp37 miliar, program penumbuhan dan pengembanganindustri kimia, farmasi, dan tekstil sebesar Rp41 miliar, serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dananeka sebesar Rp23 miliar.
Selanjutnya, program pengawasan danpeningkatan akuntabilitas aparaturKemenperin sebesar Rp6 miliar, programpengembangan teknologi dan kebijakanindustri sebesar Rp183 miliar, serta programpeningkatan ketahanan, pengembanganperwilayahan industri dan akses industriinternasional sebesar Rp50 miliar.
Di samping usulan penambahan anggaran tersebut, Kemenperin telah mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Dari pagu indikatif ini, terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp1,04 triliun.
Berdasarkan hasil rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno, kesimpulan yang didapat adalah Komisi VI DP RI menerima pagu indikatif anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp2,89 triliun.
“Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi,” tutur Teguh.
Pada kesempatan yang sama, Teguh menyampaikan, Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemenperin tahun 2018 sebesar Rp2,62 triliun atau 92,28% dari pagu anggaran Rp2,84 triliun. Realisasi tersebut sudah melampaui prosentase angka realisasi nasional sebesar 91,68%.
“Salah satu fokus kami nanti memang pengembangan SDM industri. Apalagi, kami telah memiliki satuan kerja baru, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2019)
Sambung dia menjelaskan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua nanti, telah memilih program peningkatan kualitas SDM menjadi agenda selanjutnya setelah gencar membangun infrastruktur secara masif pada periode pertama. Langkah ini guna mengambil peluang dari momentum bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia.
“Jadi, sesuai yang telah dibahas di rapat kabinet, yakni agar peningkatan kompetensi SDM bisa lebih diutamakan. Selain kami sudah dorong melalui program pendidikan vokasi industri di tingkat SMK, kami akan pacu lagi melalui fasilitasi pembangunan politeknik. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Jokowi,” paparnya.
Terkait akselerasi program pendidikan vokasi tersebut, pemerintah sudah menuangkannya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri.Kemenperin juga sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta.
“Pembangunan industri nasional ke depan, tentunya memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik,” ujar Airlangga.
Anggaran tambahan lainnya, akan distribusikan untuk program dukunganmanajemen Kemenperin sebesar Rp47 miliar, program penumbuhan dan pengembanganindustri berbasis agro sebesar Rp37 miliar, program penumbuhan dan pengembanganindustri kimia, farmasi, dan tekstil sebesar Rp41 miliar, serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dananeka sebesar Rp23 miliar.
Selanjutnya, program pengawasan danpeningkatan akuntabilitas aparaturKemenperin sebesar Rp6 miliar, programpengembangan teknologi dan kebijakanindustri sebesar Rp183 miliar, serta programpeningkatan ketahanan, pengembanganperwilayahan industri dan akses industriinternasional sebesar Rp50 miliar.
Di samping usulan penambahan anggaran tersebut, Kemenperin telah mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Dari pagu indikatif ini, terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp1,04 triliun.
Berdasarkan hasil rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno, kesimpulan yang didapat adalah Komisi VI DP RI menerima pagu indikatif anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp2,89 triliun.
“Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi,” tutur Teguh.
Pada kesempatan yang sama, Teguh menyampaikan, Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemenperin tahun 2018 sebesar Rp2,62 triliun atau 92,28% dari pagu anggaran Rp2,84 triliun. Realisasi tersebut sudah melampaui prosentase angka realisasi nasional sebesar 91,68%.
(akr)
Lihat Juga :
