Pemerintah Genjot Pelayanan Berkualitas Berbasis Digital
Selasa, 25 Juni 2019 - 22:40 WIB
Pemerintah Genjot Pelayanan Berkualitas Berbasis Digital
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan inovasi di sektor pelayanan publik. Salah satunya dengan memanfaatkan platform digital. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan apresiasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena petabencana.id milik BNPB terpilih menjadi juara Inovasi pada kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi di lembaga sektor publik.
"Indonesia berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Ini untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Indonesia Melayani, Indonesia serves the world," ujar Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6/2019).
Menurut dia, Indonesia memegang komitmen meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 melalui Gerakan Indonesia Melayani.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, gencar menggaungkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, membangun institusi pemerintah yang efektif dan akuntabel, serta mengurangi kesenjangan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. "Semua itu diwujudkan dengan sebuah gerakan nasional yang dinamakan Gerakan Indonesia Melayani," tegas mantan Wakapolri itu.
Syafruddin menjelaskan, di era globalisasi ini, tentu kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai negara adalah hal yang cukup penting untuk optimalisasi pelayanan publik. "Kami juga membuka kesempatan luas untuk kolaborasi dengan mitra kerja internasional untuk mewujudkan kontribusi signifikan bagi agenda 2030," sebutnya.
Dijelaskan, latar belakang lahirnya inovasi PetaBencana.id adalah cuaca ekstrem dan tak menentu yang terjadi di Indonesia. "Inovasi peta bencana memberi akses informasi bencana secara real time, gratis dan mudah bagi publik, untuk memantau serta membaginya melalui berbagai platform media sosial," ujar Syafruddin.
Melalui inovasi ini, meski dalam keterbatasan, masyarakat, unit swasta, dan pemerintah dapat berkontribusi optimal untuk menyikapi bencana secara simultan dan komprehensif. Peta bencana mampu mengumpulkan, menyortir, dan memvisualisasikan informasi dari media sosial ke dalam bentuk peta.
Penggunaan platform media sosial ini tentu sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui Forum UNPSA, Menteri Syafruddin membagikan pengalaman Indonesia dalam merespon perubahan global dan revolusi industri 4.0.
Adaptasi pelayanan publik ke bentuk digital dan virtual, mendorong reformasi birokrasi, proses, dan tata kelola pemerintahan yang strategis. Dengan perubahan itu, pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, menopang pembangunan berkelanjutan, serta menjawab harapan masyarakat.
Dalam periode 14 tahun perjalanan reformasi birokrasi, unsur pemerintah pusat dan daerah berjuang bersama melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Kolaborasi itu bertujuan untuk mengubah salah satu prioritas birokrasi Indonesia, yaitu pelayanan publik yang semakin baik, profesional, cepat, transparan, tidak berbelit, dan murah.
Globalisasi dan pertumbuhan demografi kelas menengah di Indonesia, juga meningkatan harapan publik. Karena pengalaman masyarakat kelas menengah saat bersentuhan dengan pelayanan oleh sektor swasta yang semakin cepat, banyak terobosan dan kreativitas diciptakan oleh pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi tersebut, Kementerian PANRB menciptakan transformasi yang luar biasa bagi inovasi pelayanan publik di Indonesia.
Untuk mendorong inovasi pelayanan publik, Kementerian PANRB melakukan beberapa langkah. Pertama, dengan program One Agency One Innovation yang digalakan sejak 2013, untuk merangsang setiap instansi pemerintah menghasilkan satu inovasi setiap tahun. Kedua, melakukan knowledge sharing dan replikasi inovasi. Inovasi yang dianggap baik, diterapkan secara nasional untuk percepatan pelayanan publik.
Pada tahap ketiga menciptakan dasar hukum terhadap suatu inovasi agar terus berkelanjutan. Langkah ini juga disertai pelembagaan inovasi dalam kerangka regulasi, juga pemberian Dana Intensif Daerah (DID). "Proses ini berjalan baik dan berhasil, memberi semangat baru bagi transformasi pelayanan publik pemerintah," imbuh Syafruddin.
Digitalisasi dan virtualisasi di ranah pelayanan publik tidak terhindarkan. Kementerian PANRB menerapkan kesempatan tersebut untuk menjadikan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan inklusif.
Dalam satu dekade terakhir, kunci keberhasilan refomasi birokrasi adalah penerapan sistem merit, melalui rekrutmen yang berbasis teknologi, efektivitas dan efisiensi manajemen anggaran yang bertanggung jawab, transparan dan fokus pada prioritas pembangunan, memastikan e-government dan inovasi pelayanan publik, serta meningkatkan integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Indonesia berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Ini untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Indonesia Melayani, Indonesia serves the world," ujar Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6/2019).
Menurut dia, Indonesia memegang komitmen meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 melalui Gerakan Indonesia Melayani.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, gencar menggaungkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, membangun institusi pemerintah yang efektif dan akuntabel, serta mengurangi kesenjangan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. "Semua itu diwujudkan dengan sebuah gerakan nasional yang dinamakan Gerakan Indonesia Melayani," tegas mantan Wakapolri itu.
Syafruddin menjelaskan, di era globalisasi ini, tentu kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai negara adalah hal yang cukup penting untuk optimalisasi pelayanan publik. "Kami juga membuka kesempatan luas untuk kolaborasi dengan mitra kerja internasional untuk mewujudkan kontribusi signifikan bagi agenda 2030," sebutnya.
Dijelaskan, latar belakang lahirnya inovasi PetaBencana.id adalah cuaca ekstrem dan tak menentu yang terjadi di Indonesia. "Inovasi peta bencana memberi akses informasi bencana secara real time, gratis dan mudah bagi publik, untuk memantau serta membaginya melalui berbagai platform media sosial," ujar Syafruddin.
Melalui inovasi ini, meski dalam keterbatasan, masyarakat, unit swasta, dan pemerintah dapat berkontribusi optimal untuk menyikapi bencana secara simultan dan komprehensif. Peta bencana mampu mengumpulkan, menyortir, dan memvisualisasikan informasi dari media sosial ke dalam bentuk peta.
Penggunaan platform media sosial ini tentu sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui Forum UNPSA, Menteri Syafruddin membagikan pengalaman Indonesia dalam merespon perubahan global dan revolusi industri 4.0.
Adaptasi pelayanan publik ke bentuk digital dan virtual, mendorong reformasi birokrasi, proses, dan tata kelola pemerintahan yang strategis. Dengan perubahan itu, pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, menopang pembangunan berkelanjutan, serta menjawab harapan masyarakat.
Dalam periode 14 tahun perjalanan reformasi birokrasi, unsur pemerintah pusat dan daerah berjuang bersama melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Kolaborasi itu bertujuan untuk mengubah salah satu prioritas birokrasi Indonesia, yaitu pelayanan publik yang semakin baik, profesional, cepat, transparan, tidak berbelit, dan murah.
Globalisasi dan pertumbuhan demografi kelas menengah di Indonesia, juga meningkatan harapan publik. Karena pengalaman masyarakat kelas menengah saat bersentuhan dengan pelayanan oleh sektor swasta yang semakin cepat, banyak terobosan dan kreativitas diciptakan oleh pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi tersebut, Kementerian PANRB menciptakan transformasi yang luar biasa bagi inovasi pelayanan publik di Indonesia.
Untuk mendorong inovasi pelayanan publik, Kementerian PANRB melakukan beberapa langkah. Pertama, dengan program One Agency One Innovation yang digalakan sejak 2013, untuk merangsang setiap instansi pemerintah menghasilkan satu inovasi setiap tahun. Kedua, melakukan knowledge sharing dan replikasi inovasi. Inovasi yang dianggap baik, diterapkan secara nasional untuk percepatan pelayanan publik.
Pada tahap ketiga menciptakan dasar hukum terhadap suatu inovasi agar terus berkelanjutan. Langkah ini juga disertai pelembagaan inovasi dalam kerangka regulasi, juga pemberian Dana Intensif Daerah (DID). "Proses ini berjalan baik dan berhasil, memberi semangat baru bagi transformasi pelayanan publik pemerintah," imbuh Syafruddin.
Digitalisasi dan virtualisasi di ranah pelayanan publik tidak terhindarkan. Kementerian PANRB menerapkan kesempatan tersebut untuk menjadikan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan inklusif.
Dalam satu dekade terakhir, kunci keberhasilan refomasi birokrasi adalah penerapan sistem merit, melalui rekrutmen yang berbasis teknologi, efektivitas dan efisiensi manajemen anggaran yang bertanggung jawab, transparan dan fokus pada prioritas pembangunan, memastikan e-government dan inovasi pelayanan publik, serta meningkatkan integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN).
(ven)
