PT. Pos Indonesia Antisipasi Bisnis Remitansi di Era Digital

BANDUNG - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menargetkan biaya pengiriman remitansi tidak melebihi 3% dari jumlah uang yang dikirim. Angka tersebut ditetapkan melalui Sustainable Development Goals (SDGs).

Namun menurut Manajer Remitansi Luar Negeri PT Pos Indonesia Abdussyukur Muharam, pada beberapa koridor, sebut saja Afrika, masih ditemukan biaya pengiriman yang tinggi. Artinya para pekerja migran yang berasal dari Afrika harus mengeluarkan biaya yang terbilang tinggi bila ingin melakukan pengiriman uang ke negara asalnya. Di Asia sendiri, rata-rata biayanya adalah 5% dari jumlah uang yang dikirimkan.

“Untuk bisnis remitansi, Pos Indonesia sendiri yang telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan MTO terkemuka, secara rata-rata biayanya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh PBB, yaitu sebesar 3%,” ujar Abdussyukur.

Namun, seiring perkembangan teknologi berbasis BlockChain, maka ke depannya diproyeksikan akan bermunculan perusahaan-perusahaan MTO baru yang menawarkan kecepatan dan efisiensi dengan biaya yang relatif lebih murah.

“Jika mengutip jargon dari BlockChain sendiri, yaitu biaya mendekati 0%! Jelas ini menjadi tantangan,” tandas Abdussyukur.

Jika kondisinya demikian, imbuh Abdussyukur, maka akan memicu peta persaingan bisnis yang lebih ketat. Bagi Pos Indonesia sendiri, berbagai langkah antisipasi ke depan sudah akan dilakukan, khususnya kecenderungan para nasabah remitansi yang sudah tidak ingin lagi menerima uang dalam bentuk cash.

“Kami menyadari ke depannya para nasabah ini lambat-laun akan meninggalkan cash money dan beralih kepada account. Untuk saat ini nasabah remitansi khususnya yang berada di pelosok daerah mereka rata-rata belum bankable sehingga keberadaan Kantor Pos di daerah mereka tinggal betul-betul sangat membantu mereka,” ungkap Abdussyukur.