Lantik Pejabat Baru, Sri Mulyani Paparkan Kriteria APBN Sehat dan Mandiri
Lantik Pejabat Baru, Sri Mulyani Paparkan Kriteria APBN Sehat dan Mandiri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan kriteria apa saja yang harus dimiliki Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bisa dikatakan sehat dan mandiri. Menurutnya struktur organisasi yang ideal dapat menciptakan perbaikan kinerja dengan dedikasi, loyalitas, kompetensi profesionalisme dan integritas hingga akhirnya menciptakan APBN sehat, adil dan mandiri.
"Dengan struktur organisasi yang ideal (best fit) dan dengan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, kredibel dan berintegritas, diharapkan dapat menciptakan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri," ujar Menkeu saat melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Perbedaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 (delapan belas) pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak.
Menurutnya APBN sehat adalah yang menunjukan defisit semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. "Adil menandakan APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan antar wilayah," papar mantan Direktur Bank Dunia itu.
Sementara dari sisi kemandirian, terang Sri Mulyani mengungkapkan APBN dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.
"Kebijakan fiskal yang inovatif, efektif dan mampu merespon dinamika, volatilitas global, menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal dapat dicapai dengan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri," jelasnya.
Di sisi lain terkait dengan para pejabat baru di lingkungan Kemenkeu yang baru dilantik, Menkeu berpesan agar para pejabat Kemenkeu mampu memegang janji setia kepada UUD 1945, menjalankan etika dan perundang-undangan dan menjaga integritas. "Ketiga hal tersebut sangat simple namun itu adalah fondasi dalam menjalankan tugas di Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani.
Menkeu melanjutkan bahwa tantangan Kemenkeu ke depannya bakal semakin sulit. Karenanya seluruh jajaran pimpinan di Kemenkeu diminta dapat meningkatkan kualitas belanja negara. Dua direktorat baru di DJP yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan direktorat yang penting.
"Diharapkan menjadi kunci di dalam menentukan kemampuan dalam melihat, menganalisa, mencari data sehingga menjadi alat yang menentukan dan kredibel dalam melaksanakan tugas," jelasnya.
Seluruh pejabat yang dilantik ditegakan adalah insan terpilih yang telah memenuhi persyaratan Job Person Match (JPM), masa kerja, pendidikan, pangkat serta telah diwawancarai oleh pimpinan eselon I dan para pejabat eselon II terkait, termasuk melalui proses pengecekan rekam jejak dan integritas serta digital footprint oleh Inspektorat Jenderal.
"Dengan struktur organisasi yang ideal (best fit) dan dengan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, kredibel dan berintegritas, diharapkan dapat menciptakan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri," ujar Menkeu saat melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Perbedaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 (delapan belas) pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak.
Menurutnya APBN sehat adalah yang menunjukan defisit semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. "Adil menandakan APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan antar wilayah," papar mantan Direktur Bank Dunia itu.
Sementara dari sisi kemandirian, terang Sri Mulyani mengungkapkan APBN dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.
"Kebijakan fiskal yang inovatif, efektif dan mampu merespon dinamika, volatilitas global, menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal dapat dicapai dengan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri," jelasnya.
Di sisi lain terkait dengan para pejabat baru di lingkungan Kemenkeu yang baru dilantik, Menkeu berpesan agar para pejabat Kemenkeu mampu memegang janji setia kepada UUD 1945, menjalankan etika dan perundang-undangan dan menjaga integritas. "Ketiga hal tersebut sangat simple namun itu adalah fondasi dalam menjalankan tugas di Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani.
Menkeu melanjutkan bahwa tantangan Kemenkeu ke depannya bakal semakin sulit. Karenanya seluruh jajaran pimpinan di Kemenkeu diminta dapat meningkatkan kualitas belanja negara. Dua direktorat baru di DJP yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan direktorat yang penting.
"Diharapkan menjadi kunci di dalam menentukan kemampuan dalam melihat, menganalisa, mencari data sehingga menjadi alat yang menentukan dan kredibel dalam melaksanakan tugas," jelasnya.
Seluruh pejabat yang dilantik ditegakan adalah insan terpilih yang telah memenuhi persyaratan Job Person Match (JPM), masa kerja, pendidikan, pangkat serta telah diwawancarai oleh pimpinan eselon I dan para pejabat eselon II terkait, termasuk melalui proses pengecekan rekam jejak dan integritas serta digital footprint oleh Inspektorat Jenderal.
(akr)
Explore More