Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Tingkatkan Perekonomian
Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Tingkatkan Perekonomian
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi.
Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
Basuki mengingatkan kepada jajarannya untuk membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dia menegaskan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian. Misalnya pembangunan jalan harus terkoneksi dengan kawasan industri, pelabuhan dan pariwisata.
"Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha," ujar Basuki dalam pengarahannya kepada ASN Kementerian PUPR pada acara Rapat Kerja (raker) dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan 2019 & Persiapan Penganggaran 2020”, di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Raker tersebut juga menindaklanjuti pernyataan menteri keuangan bahwa realisasi keuangan Kementerian PUPR berada dibawah rata-rata nasional yakni 40%, sementara realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah sebesar 26,18% dan realisasi fisik 27,36% dari total anggaran Rp 117,81 triliun.
“Kementerian Keuangan juga menyampaikan catatan bahwa kementerian yang penyerapan tinggi lebih banyak pada belanja bantuan sosial. Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi Raker hari ini, prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir tahun 2019 adalah 92,75%,” paparnya.
Untuk mencapai target tersebut, pelelangan ditargetkan sudah seluruhnya tuntas pada Juli 2019. Pada tahun ini, pelelangan barang dan jasa dilakukan oleh unit organisasi baru Kementerian PUPR yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang dibentuk setiap provinsi.
BP2JK didukung SDM independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Dalam pembangunan infrastruktur, Basuki juga mengharapkan peran swasta dapat tumbuh lebih signifikan. Untuk itu, Kementerian PUPR membatasi keterlibatan BUMN Karya untuk tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp100 Miliar.
Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
Basuki mengingatkan kepada jajarannya untuk membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dia menegaskan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian. Misalnya pembangunan jalan harus terkoneksi dengan kawasan industri, pelabuhan dan pariwisata.
"Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha," ujar Basuki dalam pengarahannya kepada ASN Kementerian PUPR pada acara Rapat Kerja (raker) dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan 2019 & Persiapan Penganggaran 2020”, di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Raker tersebut juga menindaklanjuti pernyataan menteri keuangan bahwa realisasi keuangan Kementerian PUPR berada dibawah rata-rata nasional yakni 40%, sementara realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah sebesar 26,18% dan realisasi fisik 27,36% dari total anggaran Rp 117,81 triliun.
“Kementerian Keuangan juga menyampaikan catatan bahwa kementerian yang penyerapan tinggi lebih banyak pada belanja bantuan sosial. Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi Raker hari ini, prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir tahun 2019 adalah 92,75%,” paparnya.
Untuk mencapai target tersebut, pelelangan ditargetkan sudah seluruhnya tuntas pada Juli 2019. Pada tahun ini, pelelangan barang dan jasa dilakukan oleh unit organisasi baru Kementerian PUPR yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang dibentuk setiap provinsi.
BP2JK didukung SDM independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Dalam pembangunan infrastruktur, Basuki juga mengharapkan peran swasta dapat tumbuh lebih signifikan. Untuk itu, Kementerian PUPR membatasi keterlibatan BUMN Karya untuk tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp100 Miliar.
(ind)
Explore More