Tangani Lumpur Lapindo, PUPR Anggarkan Rp280 Miliar
Kamis, 25 Juni 2020 - 09:57 WIB
loading...
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dari total anggaran yang diajukan dalam RAPBN Tahun 2021, salah satunya akan diperuntukan untuk menangani lumpur Sidoarjo. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dari total anggaran yang diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021, salah satunya akan diperuntukan untuk menangani lumpur Sidoarjo. Dalam rangka meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong dan menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya, adapun anggaran yang disiappkan yakni sebesar Rp280 miliar.
Kementerian PUPR sendiri menyampaikan pagu indikatif RAPBN Tahun 2021 sebesar Rp115,58 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp140,33 triliun. Program infrastruktur PUPR tahun 2021 ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat Pandemi COVID-19 sesuai dengan Tema dan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.
"Dari tujuh prioritas tersebut ada enam yang terkait dengan agenda pembangunan di Kementerian PUPR, kecuali revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sebagai contoh pada stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Kementerian PUPR ditugasi membangun kawasan perbatasan, termasuk PLBN," kata Menteri Basuki di Jakarta, Kamis (25/6/2020).
(Baca Juga: Menteri Basuki Terus Lanjutkan Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo )
Dia melanjutkan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Pemerintah telah menetapkan tujuh prioritas nasional agenda pembangunan yakni program prioritas ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk kurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup serta perubahan iklim, dan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Kementerian PUPR sendiri menyampaikan pagu indikatif RAPBN Tahun 2021 sebesar Rp115,58 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp140,33 triliun. Program infrastruktur PUPR tahun 2021 ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat Pandemi COVID-19 sesuai dengan Tema dan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.
"Dari tujuh prioritas tersebut ada enam yang terkait dengan agenda pembangunan di Kementerian PUPR, kecuali revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sebagai contoh pada stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Kementerian PUPR ditugasi membangun kawasan perbatasan, termasuk PLBN," kata Menteri Basuki di Jakarta, Kamis (25/6/2020).
(Baca Juga: Menteri Basuki Terus Lanjutkan Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo )
Dia melanjutkan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Pemerintah telah menetapkan tujuh prioritas nasional agenda pembangunan yakni program prioritas ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk kurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup serta perubahan iklim, dan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Lihat Juga :
