LRT Jawa Barat Masih Akan Dikaji Mendalam
LRT Jawa Barat Masih Akan Dikaji Mendalam
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum membahas lebih lanjut soal rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) membangun transportasi berbasis Lintas Rel Terpadu. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hengki Angkasawan mengatakan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub masih akan mengundang Pemprov Jabar melakukan pendalaman terhadap rencana implementasi LRT Jabar.
"Untuk studi implementasi LRT Jabar dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar. Dan itu sudah dipaparkan kepada Pak Menteri dan Dirjen Kereta. Tapi masih butuh pendalaman lagi," ujarnya kepada SINDO di Jakarta.
Menurut Hengki usulan tersebut datang dari Pemerintah Provinsi Jabar. Sedangkan implementasi, masih harus dikaji dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Perkeretaapian. "Kemenhub melalui Direktorat Perkeretaapian akan mengundang lagi untuk pendalaman dalam waktu dekat ini," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, rencana Pemrov Jabar untuk mengimplementasikan LRT telah dibicarakan di tingkat pusat. Menurut dia, jika implementasi tersebut berjalan pemerintah daerah Jawa Barat juga harus mempersiapkan banyak hal.
"Ini kalau belajar dari LRT Sumsel, berarti banyak hal yang perlu disiapkan. Misalnya konektivitas LRT harus terintegrasi dengan angkutan atau transportasi lain," ucapnya kepada SINDO.
Djoko menjelaskan bahwa integrasi yang dimaksud, pemerintah daerah harus menyiapkan feeder LRT. Sebab, angkutan massal seperti LRT tidak akan bisa menjangkau pusat-pusat pemukiman masyarakat. "LRT itu kan tidak sampai di depan rumah warga. Berarti harus ada feedernya yang sudah siap terlebih dahulu," ungkapnya.
Di sisi lain, perlu ada perhatian dari pemerintah pusat dari sisi anggaran. Selama ini angkutan massal seperti LRT membutuhkan biaya yang besar untuk investasi, yakni mencapai Rp500 miliar per kilometer. "Mungkin perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat soal anggaran, sebab ruang fiskal daerah pasti tidak mampu, mau tak mau harus dibantu dengan pusat, karena investasi pembangunannya cukup besar," ujarnya
Dia menambahkan, sebelum membangun LRT di Jabar, khususnya di daerah padat perkotaan seperti Bandung, pemda harus berkontribusi memperbaiki tranportasi di jalan raya. "Misalnya menata dengan mempersiapkan angkutan Bus Rapid Transit yang lebih baik, sebagaimana yang terjadi di kota lain seperti Solo maupun Denpasar," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Muhidin M. Said mengungkapkan, rencana pemerintah provinsi membangun LRT di Jawa Barat patut diapresiasi. Namun begitu, banyak hal yang harus menjadi fokus atau perhatian pemerintah. "Kalau usulan implementasi LRT Jabar saya kira positif. yang paling penting adalah konektivitasnya juga harus dibenahi. Jangan sampai banyak yang mau dibangun tapi belum selesai pada persoalan mendasar," ucap dia.
Sambung dia menerangkan, pembangunan LRT ke depan harus diperhatikan dengan detail dan perencanaan yang melibatkan kedua pihak yakni pemerintah pusat dan daerah. "Harus dipikirkan, misalnya kalau ada subsidi tarif apakah Pemda atau Pemerintah pusat yang berkontribusi. Tinggal perlu penegasan saja," pungkasnya.
"Untuk studi implementasi LRT Jabar dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar. Dan itu sudah dipaparkan kepada Pak Menteri dan Dirjen Kereta. Tapi masih butuh pendalaman lagi," ujarnya kepada SINDO di Jakarta.
Menurut Hengki usulan tersebut datang dari Pemerintah Provinsi Jabar. Sedangkan implementasi, masih harus dikaji dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Perkeretaapian. "Kemenhub melalui Direktorat Perkeretaapian akan mengundang lagi untuk pendalaman dalam waktu dekat ini," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, rencana Pemrov Jabar untuk mengimplementasikan LRT telah dibicarakan di tingkat pusat. Menurut dia, jika implementasi tersebut berjalan pemerintah daerah Jawa Barat juga harus mempersiapkan banyak hal.
"Ini kalau belajar dari LRT Sumsel, berarti banyak hal yang perlu disiapkan. Misalnya konektivitas LRT harus terintegrasi dengan angkutan atau transportasi lain," ucapnya kepada SINDO.
Djoko menjelaskan bahwa integrasi yang dimaksud, pemerintah daerah harus menyiapkan feeder LRT. Sebab, angkutan massal seperti LRT tidak akan bisa menjangkau pusat-pusat pemukiman masyarakat. "LRT itu kan tidak sampai di depan rumah warga. Berarti harus ada feedernya yang sudah siap terlebih dahulu," ungkapnya.
Di sisi lain, perlu ada perhatian dari pemerintah pusat dari sisi anggaran. Selama ini angkutan massal seperti LRT membutuhkan biaya yang besar untuk investasi, yakni mencapai Rp500 miliar per kilometer. "Mungkin perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat soal anggaran, sebab ruang fiskal daerah pasti tidak mampu, mau tak mau harus dibantu dengan pusat, karena investasi pembangunannya cukup besar," ujarnya
Dia menambahkan, sebelum membangun LRT di Jabar, khususnya di daerah padat perkotaan seperti Bandung, pemda harus berkontribusi memperbaiki tranportasi di jalan raya. "Misalnya menata dengan mempersiapkan angkutan Bus Rapid Transit yang lebih baik, sebagaimana yang terjadi di kota lain seperti Solo maupun Denpasar," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Muhidin M. Said mengungkapkan, rencana pemerintah provinsi membangun LRT di Jawa Barat patut diapresiasi. Namun begitu, banyak hal yang harus menjadi fokus atau perhatian pemerintah. "Kalau usulan implementasi LRT Jabar saya kira positif. yang paling penting adalah konektivitasnya juga harus dibenahi. Jangan sampai banyak yang mau dibangun tapi belum selesai pada persoalan mendasar," ucap dia.
Sambung dia menerangkan, pembangunan LRT ke depan harus diperhatikan dengan detail dan perencanaan yang melibatkan kedua pihak yakni pemerintah pusat dan daerah. "Harus dipikirkan, misalnya kalau ada subsidi tarif apakah Pemda atau Pemerintah pusat yang berkontribusi. Tinggal perlu penegasan saja," pungkasnya.
(akr)
Explore More