Kritik Program Bus BTS, Ketua Komisi V: Lihat Tuh LRT Palembang!
loading...
Program bus BTS Kemenhub mendapat kritik dari anggota Komisi V DPR. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus melayangkan kritik kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat saat memulai rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI, Rabu (29/6/2022). Lasarus menilai kebijakan layanan bus bersubdisi atau buy the service (BTS) kurang berjalan optimal, meski sudah diberikan anggaran.
"Kita memaksa Menteri untuk geser anggaran ke Dirjen Perhubungan Darat, malah dihabiskan untuk BTS (buy the service). Kami berharap BTS ini pilot project saja dulu," ujar Lasurus dalam RDP bersama Kemenhub, Rabu (29/6/2022).
"Kalau sukses, silahkan dilanjutkan, paparkan lagi di sini. Kita lihat, jangan sampai nanti jorjoran terus jadi monumen kegiatan, karena tidak mudah untuk mengubah perilaku seseorang," sambungnya.
Pada kesempatannya Lasurus juga menyatakan bahwa tidak mudah membalikkan kebiasaan masyarakat untuk melakukan peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
"Apalagi kita melibatkan swasta, ada investasi di sini, tidak murni pemerintah. Swasta itu menghitungnya keuntungan, kalau tidak untung ya ditinggalkan. Mau kita subsidi lagi, kita anggarkan lagi?" ketus Lasarus.
Lasarus meminta kebijakan tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum bisa diterapkan lebih luas untuk masyarakat. Lasarus juga mengancam jika tidak dilakukan evaluasi, anggaran Ditjenhubdat sulit disetujui.
"Jangan mengulangi lagi LRT Palembang, liat tuh LRT Palembang, jangan kita ulangi lagi. Darat ini anggarannya tidak terlalu besar, sekali kita kasih duit banyak ngawur nganggarinnya, barangnya tidak jelas," kata Lasarus.
"Kita memaksa Menteri untuk geser anggaran ke Dirjen Perhubungan Darat, malah dihabiskan untuk BTS (buy the service). Kami berharap BTS ini pilot project saja dulu," ujar Lasurus dalam RDP bersama Kemenhub, Rabu (29/6/2022).
"Kalau sukses, silahkan dilanjutkan, paparkan lagi di sini. Kita lihat, jangan sampai nanti jorjoran terus jadi monumen kegiatan, karena tidak mudah untuk mengubah perilaku seseorang," sambungnya.
Pada kesempatannya Lasurus juga menyatakan bahwa tidak mudah membalikkan kebiasaan masyarakat untuk melakukan peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
"Apalagi kita melibatkan swasta, ada investasi di sini, tidak murni pemerintah. Swasta itu menghitungnya keuntungan, kalau tidak untung ya ditinggalkan. Mau kita subsidi lagi, kita anggarkan lagi?" ketus Lasarus.
Lasarus meminta kebijakan tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum bisa diterapkan lebih luas untuk masyarakat. Lasarus juga mengancam jika tidak dilakukan evaluasi, anggaran Ditjenhubdat sulit disetujui.
"Jangan mengulangi lagi LRT Palembang, liat tuh LRT Palembang, jangan kita ulangi lagi. Darat ini anggarannya tidak terlalu besar, sekali kita kasih duit banyak ngawur nganggarinnya, barangnya tidak jelas," kata Lasarus.
(uka)
Explore More