75% Sawit Rakyat Ditargetkan Kantongi Sertifikat ISPO di 2025
75% Sawit Rakyat Ditargetkan Kantongi Sertifikat ISPO di 2025
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menargetkan pada 2025 mendatang sekitar 75% kebun sawit rakyat bisa mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Untuk bisa merealisasikan target itu, Apkasindo berharap sekitar 75% kebun sawit rakyat bisa keluar dari kawasan hutan. Karena itu, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengajak pemerintah dan stakeholder terkait untuk duduk bersama mencari solusi yang paling pas untuk mengeluarkan lahan para petani dari kawasan hutan.
”Kalau urusan kawasan hutan beres, berarti 75% persoalan perkebunan rakyat kelar,” kata Gulat seusai pengukuhan Pengurus Harian DPP Apkasindo periode 2019-2024 di Jakarta, Selasa (9/7).
Jika urusan kawasan hutan tadi rampung, Apkasindo kemudian akan lebih mendorong lagi supaya sawit rakyat terdaftar di ISPO. ”Kita punya target bahwa pada 2025, 75% kebun sawit rakyat sudah terdaftar di ISPO,” kata Gulat.
Saat ini, kata Gulat, Apkasindo ada di 22 dewan pimpinan wilayah (DPW), 116 dewan pimpinan daerah (DPD), dan ribuan dewan pimpinan unit (DPU). ”Dari sekitar 14 juta hektare (ha) kebun kelapa sawit di Indonesia, 45% adalah kebun milik petani.
Kebun terluas ada di Riau mencapai 2,2 juta ha,” katanya. Dengan banyaknya petani tadi, kata Gulat, pekerjaan Apkasindo juga tidak akan ringan. Selain hal-hal berat yang bakal diselesaikan, masih ada sederet pekerjaan tak kalah berat juga harus diselesaikan.
”Intinya itu tadi, kami petani kelapa sawit harus bisa menjadi petani modern dan sustainable,” katanya. Ketua Dewan Pembina Apkasindo, Moeldoko, berpesan agar Apkasindo tidak hanya menjadi organisasi biasa yang diisi petani biasa.
”Tapi, jadilah organisasi modern dan petanipetani tangguh. Sebab jika petani sudah tangguh, maka negara ini juga akan semakin kuat. Jadilah perekat bangsa, pionir pergerakan ekonomi negara,” kata Moeldoko. (Sudarsono)
Untuk bisa merealisasikan target itu, Apkasindo berharap sekitar 75% kebun sawit rakyat bisa keluar dari kawasan hutan. Karena itu, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengajak pemerintah dan stakeholder terkait untuk duduk bersama mencari solusi yang paling pas untuk mengeluarkan lahan para petani dari kawasan hutan.
”Kalau urusan kawasan hutan beres, berarti 75% persoalan perkebunan rakyat kelar,” kata Gulat seusai pengukuhan Pengurus Harian DPP Apkasindo periode 2019-2024 di Jakarta, Selasa (9/7).
Jika urusan kawasan hutan tadi rampung, Apkasindo kemudian akan lebih mendorong lagi supaya sawit rakyat terdaftar di ISPO. ”Kita punya target bahwa pada 2025, 75% kebun sawit rakyat sudah terdaftar di ISPO,” kata Gulat.
Saat ini, kata Gulat, Apkasindo ada di 22 dewan pimpinan wilayah (DPW), 116 dewan pimpinan daerah (DPD), dan ribuan dewan pimpinan unit (DPU). ”Dari sekitar 14 juta hektare (ha) kebun kelapa sawit di Indonesia, 45% adalah kebun milik petani.
Kebun terluas ada di Riau mencapai 2,2 juta ha,” katanya. Dengan banyaknya petani tadi, kata Gulat, pekerjaan Apkasindo juga tidak akan ringan. Selain hal-hal berat yang bakal diselesaikan, masih ada sederet pekerjaan tak kalah berat juga harus diselesaikan.
”Intinya itu tadi, kami petani kelapa sawit harus bisa menjadi petani modern dan sustainable,” katanya. Ketua Dewan Pembina Apkasindo, Moeldoko, berpesan agar Apkasindo tidak hanya menjadi organisasi biasa yang diisi petani biasa.
”Tapi, jadilah organisasi modern dan petanipetani tangguh. Sebab jika petani sudah tangguh, maka negara ini juga akan semakin kuat. Jadilah perekat bangsa, pionir pergerakan ekonomi negara,” kata Moeldoko. (Sudarsono)
(nfl)
Explore More