Tingkatkan Produktivitas, 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit Rakyat Perlu Diremajakan

loading...
Tingkatkan Produktivitas, 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit Rakyat Perlu Diremajakan
Pekerja menunjukkan kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/8/2020). Foto/Dok SINDOphoto/Yorri Farli
JAKARTA - Pemerintah akan terus meningkatkan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR). Melalui PSR, produktivitas perkebunan sawit rakyat akan meningkat sesuai standar potensi.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono mengatakan, program PSR juga membantu masyarakat dalam menjalankan tata Kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Industri kelapa sawit Indonesia saat ini menghadapi tantangan seperti tingkat produktivitas yang sebagian besar bersumber dari perkebunan rakyat serta isu-isu negatif yang dianggap tidak ramah lingkungan," ujarnya dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 New Normal yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (2/12/2020).

(Baca juga: Harga CPO Siap Meroket Tahun Depan, Ini Pemicunya )



Kasdi menuturkan, saat ini dari luas areal petani plasma sebesar 6,72 juta hektar, terdapat 2,8 juta hektar yang perlu diremajakan, yang terdiri dari pohon kelapa sawit berusia lebih dari 25 tahun dan perkebunan rakyat yang menggunakan bibit dengan kualitas buruk.

"Jika kita mampu meningkatkan seluruh usaha tani perkebunan kelapa sawit yang rata-rata produktivitasnya saat ini sekitar 3,6 hingga 4 ton setara minyak sawit mentah per hektar per tahun, maka kita dapat meningkatkan produktivitas hingga 6 hingga 7 ton per hektar per tahun sesuai standar potensial," tuturnya.

(Baca juga: Terungkap! 16 Juta Orang Menggantungkan Hidupnya dari Industri Sawit )



Dia melanjutkan, dalam pelaksanaan program peremajaan sawit, diharapkan perusahaan kelapa sawit bersama dengan pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis dan dukungan sesuai dengan praktek pertanian yang baik kepada petani sehingga dapat melakukan program replanting secara mandiri. Selain itu juga akan dicarikan solusi bagi petani kecil bila terjadi masalah, termasuk menjadi penjamin pembiayaan kredit.

"Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan pembiayaan pada program replanting yang didanai oleh BPDP guna memperbaiki perkebunan rakyat," tandasnya.
(ind)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top