Sumber Pertumbuhan Ekonomi, Ini Jurus Menko Darmin Pacu Kualitas SDM
Senin, 22 Juli 2019 - 17:17 WIB
Sumber Pertumbuhan Ekonomi, Ini Jurus Menko Darmin Pacu Kualitas SDM
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu bertahan di kisaran 5%, meskipun dunia perekonomian global sedang mengalami situasi ketidakpastian. Di sisi lain, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu menyelesaikan masalah-masalah pengangguran, kemiskinan dan pemerataan ekonomi di nusantara.
Oleh karena itu, terang dia diperlukan akselerasi pertumbuhan supaya persoalan tersebut dapat diatasi secara signifikan dalam jangka menengah. Langkah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melakukan transformasi ekonomi dengan mendorong lima pilar pembangunan, untuk membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pilar pembangunan tentu saja adalah sumber daya manusia (SDM).
Darmin mengatakan, sebanyak 55% orang Indonesia yang bekerja memiliki pendidikan tertinggi hanya setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka itu telah diputuskan bahwa pemerintah akan sangat fokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.
"SDM berkualitas merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Semakin berkualitas SDM sebuah negara, maka akan makin maju negara tersebut. Maka itu, kebijakan peningkatan kualitas SDM serta efisiensi pasar tenaga kerja merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan “Indonesia Maju” di 2045," ujar Darmin di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Efisiensi pasar tenaga kerja dapat dilakukan dengan merevisi UU Ketenagakerjaan, yang saat ini masih kurang mendorong iklim investasi di Indonesia. Sementara, meningkatkan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Fokus pemerintah dalam bidang vokasi sampai 2024 adalah merevitalisasi 3 tingkatan lembaga vokasi, yaitu Politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja high level thinking, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan tenaga kerja level operator, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan untuk memberikan pelatihan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah, re-skilling bagi tenaga kerja terdampak krisis ekonomi atau otomatisasi, dan up-skilling agar angkatan kerja mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
“Sejalan dengan fokus terhadap ketiga lembaga tersebut, untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dari hulu sampai hilir. Sains memang tetap dibutuhkan, tapi vokasi tak kalah diperlukan, sebab kita ingin menjawab tantangan masa kini di mana ada persaingan dengan negara lain,” kata Menko Darmin.
Hal tersebut dimulai dengan mereformasi lembaga vokasi melalui penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri, memperbanyak tenaga pengajar produktif melalui Training of Trainer (ToT), hingga memperbaiki sistem sertifikasi serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi.
“Oleh karena itu, kita membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional. Jadi kita bisa semakin mengembangkan vokasi kita, dan standarnya akan bisa sama antara satu kota dengan lainnya. Ini namanya basis scaleability yang menyatarakan kompetensi secara nasional,” ungkap Menko Darmin.
Terkait dengan pendidikan tinggi vokasi, pemerintah mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dari 721 ribu mahasiswa pada 2019 menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada 2024. Upayanya dengan meningkatkan jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi non politeknik menjadi 572 ribu mahasiswa pada 2024.
Sedangkan, daya tampung politeknik juga akan terus ditingkatkan dari 365 ribu mahasiswa di tahun ini menjadi 731 ribu mahasiswa di 2024. Pemerintah juga akan mendorong penambahan jumlah program studi (prodi) sektor-sektor prioritas nasional dengan membangun 265 politeknik baru hingga 2024.
Oleh karena itu, terang dia diperlukan akselerasi pertumbuhan supaya persoalan tersebut dapat diatasi secara signifikan dalam jangka menengah. Langkah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melakukan transformasi ekonomi dengan mendorong lima pilar pembangunan, untuk membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pilar pembangunan tentu saja adalah sumber daya manusia (SDM).
Darmin mengatakan, sebanyak 55% orang Indonesia yang bekerja memiliki pendidikan tertinggi hanya setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka itu telah diputuskan bahwa pemerintah akan sangat fokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.
"SDM berkualitas merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Semakin berkualitas SDM sebuah negara, maka akan makin maju negara tersebut. Maka itu, kebijakan peningkatan kualitas SDM serta efisiensi pasar tenaga kerja merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan “Indonesia Maju” di 2045," ujar Darmin di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Efisiensi pasar tenaga kerja dapat dilakukan dengan merevisi UU Ketenagakerjaan, yang saat ini masih kurang mendorong iklim investasi di Indonesia. Sementara, meningkatkan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Fokus pemerintah dalam bidang vokasi sampai 2024 adalah merevitalisasi 3 tingkatan lembaga vokasi, yaitu Politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja high level thinking, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan tenaga kerja level operator, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan untuk memberikan pelatihan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah, re-skilling bagi tenaga kerja terdampak krisis ekonomi atau otomatisasi, dan up-skilling agar angkatan kerja mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
“Sejalan dengan fokus terhadap ketiga lembaga tersebut, untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dari hulu sampai hilir. Sains memang tetap dibutuhkan, tapi vokasi tak kalah diperlukan, sebab kita ingin menjawab tantangan masa kini di mana ada persaingan dengan negara lain,” kata Menko Darmin.
Hal tersebut dimulai dengan mereformasi lembaga vokasi melalui penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri, memperbanyak tenaga pengajar produktif melalui Training of Trainer (ToT), hingga memperbaiki sistem sertifikasi serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi.
“Oleh karena itu, kita membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional. Jadi kita bisa semakin mengembangkan vokasi kita, dan standarnya akan bisa sama antara satu kota dengan lainnya. Ini namanya basis scaleability yang menyatarakan kompetensi secara nasional,” ungkap Menko Darmin.
Terkait dengan pendidikan tinggi vokasi, pemerintah mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dari 721 ribu mahasiswa pada 2019 menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada 2024. Upayanya dengan meningkatkan jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi non politeknik menjadi 572 ribu mahasiswa pada 2024.
Sedangkan, daya tampung politeknik juga akan terus ditingkatkan dari 365 ribu mahasiswa di tahun ini menjadi 731 ribu mahasiswa di 2024. Pemerintah juga akan mendorong penambahan jumlah program studi (prodi) sektor-sektor prioritas nasional dengan membangun 265 politeknik baru hingga 2024.
(akr)
Lihat Juga :
