Defisit Rp28 T, Menkeu Sentil Tata Kelola Keuangan BPJS Kesehatan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar BPJS Kesehatan memperbaiki tata kelola keuangannya. Perbaikan tata kelola keuangan tersebut penting karena pengelolaan dana peserta saat ini tidak seimbang dengan penerimaan yang didapat sehingga BPJS Kesehatan mengalami defisit puluhan triliun.

BPJS Kesehatan memprediksi defisit anggaran tahun ini menyentuh angka Rp19 triliun. Ditambah dengan defisit tahun sebelumnya yang sebesar Rp9 triliun, total defisit anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp28 triliun.

"Tata kelola dari sisi penerimaan, terutama dari peserta yang bukan penerima upah reguler, itu menjadi salah satu yang perlu untuk ditingkatkan. Kita tidak ingin hanya melakukan pembayaran defisit, tapi lebih kepada perbaikan secara fundamental," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah menerima data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Karena itu, Sri Mulyani akan terus mengawasi pencapaian keuangan BPJS Kesehatan kedepannya.

"Iya kan kita sudah dapat audit BPKP secara total yang menjadi basis kita untuk menangani masalah BPJS Kesehatan ini. Pertama mengenai forecast atau proyeksi sampai akhir tahun, kita tentu akan melihat kembali capaian sampai enam bulan dan proyeksi ke depan," tegasnya.

Dia menambahkan, Kementerian Keuangan sudah mengambil langkah koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan.

"Kita sudah melakukan identifikasi langkah-langkah yang bisa dilakukan di dalam mengelola masalah ini. Apakah dari sisi tata kelola didalamnya sesuai rekomendasi BPKP, mengenai pendataan peserta, karena itu juga merupakan salah satu sumber tagihan, itu juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diperbaiki," jelasnya.