Gubernur BI Beberkan Tiga Kunci Jaga Inflasi Tetap Stabil
Kamis, 25 Juli 2019 - 15:20 WIB
Gubernur BI Beberkan Tiga Kunci Jaga Inflasi Tetap Stabil
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Hal itu terbukti dengan inflasi yang terjaga rendah di kisaran 3% sejak 2015.
Perry membeberkan tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Jawa.
Sinergi ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan hingga komunikasi yakni mengkoordinasi pasokan dan kelancaran distribusi.
"Sinergi 4K keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan koordinasi komunikasi yang efektif. Sinergi ini dengan memperkuat setiap aspek khususnya infrastruktur dan kelancaran distribusi pangan yang memang masih perlu kita tingkatkan khususnya di luar Jawa," ujarnya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) X Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah.
Strategi ketiga adalah memperluas penggunaan teknologi informasi (Information Technology/IT) secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.
Perry memandang, berbagai daerah sudah mengadposi inovasi digital untuk setiap mata rantai proses pengendalian inflasi dari hulu sampai hilir. Hal ini bisa direplikasi sehingga menjadi inovasi berskala nasional.
"Itu yang menjadi kunci eksekusi pengendalian inflasi ke depan. Dengan inovasi di IT ini, mata rantai dari petani sampai konsumen bisa dipendekkan sehingga manfaat lebih banyak dari nilai tambah akan ke petani, bukan pedagang," katanya.
Perry menambahkan, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target. Inflasi hingga pertengahan 2019 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%.
"Kami yakin kalau ini konsisten kita lakukan, sasaran inflasi 3,5±1% tahun ini, lalu tahun depan 3,5%, dan 3,0±1% mulai 2020, akan bisa tercapai dan akan mengangkat kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Ke depan, BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan tersebut termasuk melalui pengembangan sejumlah klaster pangan di daerah secara terintegrasi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan tersebut agar terkoneksi dengan teknologi dan sistem informasi.
Rakornas TPID 2019 mengusung tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif" sebagai bentuk kelanjutan kebijakan reformasi struktural dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi.
Rakornas turut dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga terkait, serta 542 TPID dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Perry membeberkan tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Jawa.
Sinergi ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan hingga komunikasi yakni mengkoordinasi pasokan dan kelancaran distribusi.
"Sinergi 4K keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan koordinasi komunikasi yang efektif. Sinergi ini dengan memperkuat setiap aspek khususnya infrastruktur dan kelancaran distribusi pangan yang memang masih perlu kita tingkatkan khususnya di luar Jawa," ujarnya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) X Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah.
Strategi ketiga adalah memperluas penggunaan teknologi informasi (Information Technology/IT) secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.
Perry memandang, berbagai daerah sudah mengadposi inovasi digital untuk setiap mata rantai proses pengendalian inflasi dari hulu sampai hilir. Hal ini bisa direplikasi sehingga menjadi inovasi berskala nasional.
"Itu yang menjadi kunci eksekusi pengendalian inflasi ke depan. Dengan inovasi di IT ini, mata rantai dari petani sampai konsumen bisa dipendekkan sehingga manfaat lebih banyak dari nilai tambah akan ke petani, bukan pedagang," katanya.
Perry menambahkan, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target. Inflasi hingga pertengahan 2019 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%.
"Kami yakin kalau ini konsisten kita lakukan, sasaran inflasi 3,5±1% tahun ini, lalu tahun depan 3,5%, dan 3,0±1% mulai 2020, akan bisa tercapai dan akan mengangkat kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Ke depan, BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan tersebut termasuk melalui pengembangan sejumlah klaster pangan di daerah secara terintegrasi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan tersebut agar terkoneksi dengan teknologi dan sistem informasi.
Rakornas TPID 2019 mengusung tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif" sebagai bentuk kelanjutan kebijakan reformasi struktural dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi.
Rakornas turut dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga terkait, serta 542 TPID dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
(ind)
Lihat Juga :
