Komisi IV DPR Memastikan Progam Serasi di Sumsel Berjalan Lancar

Selasa, 30 Juli 2019 - 21:41 WIB
Komisi IV DPR Memastikan...
Komisi IV DPR Memastikan Progam Serasi di Sumsel Berjalan Lancar
A A A
JAKARTA - Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Selatan(Sumsel). Dipimpin oleh Edhy Prabowo, 14 anggota dewan ini memastikan perkembangan program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) Kementerian Pertanian (Kementan).

Provinsi ini mendapatkan kuota lebih kurang 200.000 hektar dalam program Serasi. Dimana hampir separuh lokasinya berada di Kabupaten Banyuasin, yang kondisi alamnya rawa dan lebak.

Prabowo Edhy menyambut baik adanya terobosan pemerintah pusat melalui Kementan, yang telah merealisasikan program Serasi di Sumsel. Menurutnya, Sumsel memang memiliki potensi lahan rawa terbesar.

"Melalui program Serasi ini, diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi petani Sumatra Selatan. Dan di sini memang yang paling siap menyukseskan meningkatan produksi padi melalui lahan rawa," kata Prabowo Edhy, Selasa (30/7).

Ia menambahkan, dalam Program Serasi, pemerintah berupaya berinovasi dengan cara mengubah lahan yang dulunya tidak produktif menjadi produktif.

"Jika sebelumnya lahan rawa yang ditanami padi hanya panen sekali dalam satu tahun, maka melalui teknologi dapat ditingkatkan dua kali panen dalam setahun," jelas Prabowo Edhy.

Menurutnya, peningkatan hasil produksi pertanian tidak bisa hannya diusahakan oleh satu pihak namun banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu kesiapan sarana pengairan (irigasi), ketersediaan pupuk, benih unggul, pemeliharaan tanaman, dan yang terpenting adalah semangat dan produktivitas petani.

"Sama halnya juga dengan Program Serasi yang digagas Kementerian Pertanian ini. Melalui program ini, kita berharap ada peningkatan produksi, jika sebelumnya tujuh ton per hektar naik menjadi delapan ton setiap hektar. Saya ajak petani untuk menggunakan teknologi, salah satunya penggunaan alat ukur PH air dan tanah sebelum menanam benih," jelasnya.

Prabowo Edhy menjelaskan, program optimasi lahan rawa ini tidak banyak dilakukan di berbagai provinsi. Hanya tiga provinsi dengan jumlah daripada program ini hanya 500 ribu hektar. Dan 250 ribu hektar itu berada di provinsi Sumatra Selatan, yang saat ini sudah secara optimal itu 200 ribu hektar yang dioptimalkan.

"Ini luar biasa, maka itu dengan jumlah yang begitu banyak maka kami mau melihat sampai sejauh mana program ini diimplementasikan di Sumatra Selatan. Semoga kedepan melalui Ditjen PSP dan Kementerian Pertanian ini lebih meningkatkan program ini kedepan," pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar, mewakili Gubernur Sumsel menyampaikan, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang menjadi sentra produksi padi nasional dengan produksi total sekitar 5,3 juta ton dengan surplus sekitar 2,9 juta ton.

"Luas lahan sawah di Provinsi Sumsel 790.395 ha, dimana 71% merupakan sawah di lahan rawa. Mulai tahun 2019 ini kami sudan melaksanakan Program Serasi untuk 200 ribu ha, dimana 67 ribu ha berada di Kabupaten Muba," ungkap Nasrun.

Nasrun juga berharap bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian dapat berkorelasi positif meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kata Nasrun, diperlukan peran penyuluh pertanian yang lebih intensif di lapangan dalam mengawal pelaksanaan program ini.

Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Mulyadi Hendiawan menjelaskan, Sumsel menjadi satu dari tiga provinsi yang menjadi fokus program Serasi Kementan selain Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kita fokus untuk penyelesaian program Serasi di Sumsel karena program di sini terbesar,” kata Mulyadi.

Untuk di Sumsel, luas lahan rawa yang nantinya akan dioptimalkan seluas 200 ribu hektar. Selain itu, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan alat pertanian berupa ekskavator sebanyak 22 unit dengan nilai investasi keseluruhan lebih dari Rp60 miliar.

"Nilai sebesar itu digunakan untuk membangun jaringan irigasi tersier. Setiap hekrtar dibutuhkan sekitar Rp 4,3 juta," ujar Mulyadi.

Selain itu, Kementan juga menyiapkan dana tambahan sebesar Rp1,2 triliun untuk pemenuhan kebutuhan sarana produksi. Seperti benih, dolomit dan pupuk hayati serta pembinaan petani.

"Estimasi biaya untuk kebutuhan sarana produksi sebesar Rp2,01 juta per hektar," sebut Mulyadi.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Bahas Sejumlah Program...
Bahas Sejumlah Program Prioritas, Rapat DPR dengan Kemhan Digelar Tertutup
Daftar Lengkap 580 Anggota...
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR yang Dilantik Hari Ini
SDI Sebut Sangat Berlebihan...
SDI Sebut Sangat Berlebihan Kinerja DPR RI Sekarang Dianggap Terburuk di Era Reformasi
Dua Fraksi DPR Enggan...
Dua Fraksi DPR Enggan Laporkan Kasus Corona Anggotanya
DPR-Polri Gandeng Mahasiswa...
DPR-Polri Gandeng Mahasiswa Percepat Program Vaksinasi Covid-19
Ketua DPR Ajak Gotong...
Ketua DPR Ajak Gotong Royong Atasi Pandemi Corona
Berita Terkini
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
22 menit yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
34 menit yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
1 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
1 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
2 jam yang lalu
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
2 jam yang lalu
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved