DPR: Wajar Kalau Jokowi Marah pada PLN
Senin, 05 Agustus 2019 - 17:39 WIB
DPR: Wajar Kalau Jokowi Marah pada PLN
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kekesalannya pada PLN saat melakukan kunjungan ke kantor pusat BUMN kelistrikan tersebut, pagi tadi. Sebab, insiden padamnya listrik secara luas (black out) ini dinilai menunjukkan tidak adanya antisipasi dari PLN.
"Saya kira jangankan Jokowi, kami saja betul-betul prihatin kok bisa terjadi. Apalagi Jokowi yang presiden, mestinya tak boleh terjadi hal-hal seperti ini," kata Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Karena itu, lanjut Ketua DPP PKB itu, wajar jika kekesalan Jokowi tampak lewat mimik mukanya saat bertemu direksi PLN. Insiden ini, kata Karding, sangat memalukan dan membuat situasi sulit bagi semuanya.
Karena itu, mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dia menegaskan, PLN harus siap mengantisipasi kejadian serupa dan harus menjamin pasokan listrik di masa depan.
"Kalau terjadi di desa saja bolehlah kita maklumi, walaupun itu juga tidak boleh terjadi. Tapi kalau terjadi di Jakarta, pusat, ibu kota, di pusat perekonomian, pusat pergerakan publik. Lebih parah lagi dari sisi keamanan ini berbahaya," cetusnya.
Karding pun mendesak agar kejadian ini menjadi bahan evaluasi. "Evaluasi yang pertama, kenapa ini bisa terjadi, lalu kita cari solusi ke depan supaya tidak terjadi lagi. Karena aneh, negara sebesar Indonesia ini padam selama sekian jam di kota-kota besarnya, di pulau penyangga ekonomi, penyangga sosial, penyangga kehidupan di mana aktivitas publiknya luar biasa," tandasnya.
Lebih lanjut Karding, Karding menilai perlu ada evaluasi terhadap manajemen PLN dan bahkan kinerja secara keseluruhan BUMN yang ada di Indonesia. Karding pun mengusulkan agar ke depan sistem kelistrikan diklusterisasi per provinsi sehingga jika ada satu wilayah yang bermasalah tidak merembet ke wilayah lain.
Menurt Karding, Komisi VII akan mengundang PLN untuk mengevaluasi kinerja dan mempertanyakan insiden ini. "Intinya tidak boleh ada pemadaman berlangsung begitu lama. Perlu ada alternatif cadangan, antisipasi, sehingga kemungkinan sabotase bisa kita hindari. Terutama ini sangat riskan bagi keamanan kita," ujarnya.
"Saya kira jangankan Jokowi, kami saja betul-betul prihatin kok bisa terjadi. Apalagi Jokowi yang presiden, mestinya tak boleh terjadi hal-hal seperti ini," kata Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Karena itu, lanjut Ketua DPP PKB itu, wajar jika kekesalan Jokowi tampak lewat mimik mukanya saat bertemu direksi PLN. Insiden ini, kata Karding, sangat memalukan dan membuat situasi sulit bagi semuanya.
Karena itu, mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dia menegaskan, PLN harus siap mengantisipasi kejadian serupa dan harus menjamin pasokan listrik di masa depan.
"Kalau terjadi di desa saja bolehlah kita maklumi, walaupun itu juga tidak boleh terjadi. Tapi kalau terjadi di Jakarta, pusat, ibu kota, di pusat perekonomian, pusat pergerakan publik. Lebih parah lagi dari sisi keamanan ini berbahaya," cetusnya.
Karding pun mendesak agar kejadian ini menjadi bahan evaluasi. "Evaluasi yang pertama, kenapa ini bisa terjadi, lalu kita cari solusi ke depan supaya tidak terjadi lagi. Karena aneh, negara sebesar Indonesia ini padam selama sekian jam di kota-kota besarnya, di pulau penyangga ekonomi, penyangga sosial, penyangga kehidupan di mana aktivitas publiknya luar biasa," tandasnya.
Lebih lanjut Karding, Karding menilai perlu ada evaluasi terhadap manajemen PLN dan bahkan kinerja secara keseluruhan BUMN yang ada di Indonesia. Karding pun mengusulkan agar ke depan sistem kelistrikan diklusterisasi per provinsi sehingga jika ada satu wilayah yang bermasalah tidak merembet ke wilayah lain.
Menurt Karding, Komisi VII akan mengundang PLN untuk mengevaluasi kinerja dan mempertanyakan insiden ini. "Intinya tidak boleh ada pemadaman berlangsung begitu lama. Perlu ada alternatif cadangan, antisipasi, sehingga kemungkinan sabotase bisa kita hindari. Terutama ini sangat riskan bagi keamanan kita," ujarnya.
(fjo)
Lihat Juga :
