Istana Sebut Perlu Ada Evaluasi Total di PLN
Senin, 05 Agustus 2019 - 21:01 WIB
Istana Sebut Perlu Ada Evaluasi Total di PLN
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi total Kementerian BUMN dan PLN lantaran adanya peristiwa matinya listrik lebih dari 10 jam di Pulau Jawa.
"Saya pikir yang paling utama segera adalah perbaikan. Setelah itu evaluasi total. Kenapa bisa cukup lama (padamnya) dan sebagainya. Walaupun secara teknikal setelah dijelaskan tapi yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Saat ditanyakan apakah ada pembahasan khusus mengenai PLN saat sidang kabinet, Moeldoko mengatakan tidak ada. "Enggak. Karena presiden sudah memberikan langsung instruksi kepada yang terkait, jadi enggak harus dibahas khusus," ujarnya.
Dia menambahkan sikap marah Presiden karena mendengarkan suara publik. Karena banyak yang dirugikan atas kejadian pemdaman listrik kemarin.
"Yang pasti, Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama dan jangan sampai kegiatan itu menganggu usaha dan seterusnya," ungkapnya.
Menurut Moeldoko, Presiden menekankan pentingnya managemen risiko. Sehingga PLN dapat mengambil langkah-langkah di saat genting. Sejauh ini yang hanya ditekankan Presiden adalah jangan sampai terulang lagi.
Menanggapi adanya desakan publik agar Menteri BUMN dan Direksi BUMN mundur, Moeldoko menilai hal tersebut merupakan hak publik.
"Ya itu haknya publik. Kalau Presiden menanggapinya adalah enggak boleh terjadi lagi," pungkasnya.
"Saya pikir yang paling utama segera adalah perbaikan. Setelah itu evaluasi total. Kenapa bisa cukup lama (padamnya) dan sebagainya. Walaupun secara teknikal setelah dijelaskan tapi yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Saat ditanyakan apakah ada pembahasan khusus mengenai PLN saat sidang kabinet, Moeldoko mengatakan tidak ada. "Enggak. Karena presiden sudah memberikan langsung instruksi kepada yang terkait, jadi enggak harus dibahas khusus," ujarnya.
Dia menambahkan sikap marah Presiden karena mendengarkan suara publik. Karena banyak yang dirugikan atas kejadian pemdaman listrik kemarin.
"Yang pasti, Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama dan jangan sampai kegiatan itu menganggu usaha dan seterusnya," ungkapnya.
Menurut Moeldoko, Presiden menekankan pentingnya managemen risiko. Sehingga PLN dapat mengambil langkah-langkah di saat genting. Sejauh ini yang hanya ditekankan Presiden adalah jangan sampai terulang lagi.
Menanggapi adanya desakan publik agar Menteri BUMN dan Direksi BUMN mundur, Moeldoko menilai hal tersebut merupakan hak publik.
"Ya itu haknya publik. Kalau Presiden menanggapinya adalah enggak boleh terjadi lagi," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
