Dirut PGN: Gas Bumi Jadi Solusi Kemandirian Energi Nasional
A
A
A
JAKARTA - PT PGN (Persero) siap menjalankan peran Sub Holding Gas sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan masyarakat untuk akses energi gas bumi yang lebih terjangkau, ramah lingkungan dan kompetitif. Hal ini untuk menghadapi tantangan ke depan dalam penyediaan energi bersih yang berkelanjutan serta dalam upaya memperluas pemanfaatan gas bumi ke seluruh wilayah di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur gas bumi nasional.
"PGN akan mengelola rantai bisnis midstream dan downstream secara terintegrasi, baik optimasi pasokan, infrastruktur, serta pengelolaan pasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga akan meningkatkan kehandalan penyaluran gas bumi. Ditambah serta penyediaan gas dengan harga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha penyediaan gas bumi," ungkap Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Sambung dia menambahkan, hal ini sejalan dengan makin besarnya subsidi energi dikarenakan pertumbuhan permintaan energi yang semakin besar, impor migas menjadi salah satu solusi saat ini dengan semakin menurunnya cadangan minyak di Indonesia.
"Dengan makin meningkatnya pertumbuhan permintaan BBM, di sisi lain isu lingkungan juga menyeruak beberapa waktu ini di kalangan masyarakat ibukota. Gas bumi adalah salah satu jawaban untuk mengurai permasalahan ini," jelasnya.
Saat ini utilisasi gas bumi juga membutuhkan akselerasi dan kerja sama seluruh stakeholder untuk bisa menopang kemandirian energi yang diharapkan dapat mencapai 22% ditahun 2025. Berdasarkan data realisasi penyaluran gas untuk domestik yang diambil dari laporan tahunan SKK Migas tahun 2018, dari total kontrak penjualan sebesar 1.948 bbtud, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh industri domestik hanya sebesar 1.698 bbtud atau berkisar 87% dari total kontrak penjualan.
Hal ini diakibatkan salah satunya adalah karena keterbatasan ketersediaan infrastruktur gas bumi yang dapat di akses oleh pengguna gas bumi sektor industri. Saat ini Indonesia menurutnya sedang menghadapi tantangan kemandirian energi nasional. Dengan semakin membengkaknya subsidi energi. Tercatat pada tahun 2019 subsidi energi yang digelontorkan lebih kurang Rp100 Triliun untuk BBM maupun LPG.
Kembali publik diingatkan akan rencana bauran energi yang sudah digagas dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dimana ditargetkan konsumsi minyak bumi seharusnya semakin menurun menjadi 23 % ditahun 2025 dibanding di tahun 2017 yang masih tercatat sebesar 42%.
"PGN akan mengelola rantai bisnis midstream dan downstream secara terintegrasi, baik optimasi pasokan, infrastruktur, serta pengelolaan pasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga akan meningkatkan kehandalan penyaluran gas bumi. Ditambah serta penyediaan gas dengan harga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha penyediaan gas bumi," ungkap Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Sambung dia menambahkan, hal ini sejalan dengan makin besarnya subsidi energi dikarenakan pertumbuhan permintaan energi yang semakin besar, impor migas menjadi salah satu solusi saat ini dengan semakin menurunnya cadangan minyak di Indonesia.
"Dengan makin meningkatnya pertumbuhan permintaan BBM, di sisi lain isu lingkungan juga menyeruak beberapa waktu ini di kalangan masyarakat ibukota. Gas bumi adalah salah satu jawaban untuk mengurai permasalahan ini," jelasnya.
Saat ini utilisasi gas bumi juga membutuhkan akselerasi dan kerja sama seluruh stakeholder untuk bisa menopang kemandirian energi yang diharapkan dapat mencapai 22% ditahun 2025. Berdasarkan data realisasi penyaluran gas untuk domestik yang diambil dari laporan tahunan SKK Migas tahun 2018, dari total kontrak penjualan sebesar 1.948 bbtud, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh industri domestik hanya sebesar 1.698 bbtud atau berkisar 87% dari total kontrak penjualan.
Hal ini diakibatkan salah satunya adalah karena keterbatasan ketersediaan infrastruktur gas bumi yang dapat di akses oleh pengguna gas bumi sektor industri. Saat ini Indonesia menurutnya sedang menghadapi tantangan kemandirian energi nasional. Dengan semakin membengkaknya subsidi energi. Tercatat pada tahun 2019 subsidi energi yang digelontorkan lebih kurang Rp100 Triliun untuk BBM maupun LPG.
Kembali publik diingatkan akan rencana bauran energi yang sudah digagas dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dimana ditargetkan konsumsi minyak bumi seharusnya semakin menurun menjadi 23 % ditahun 2025 dibanding di tahun 2017 yang masih tercatat sebesar 42%.
(akr)