Kadinsos Lampung Sebut Bulog Ayam Sayur, Sekar Perum Bulog Murka
Kamis, 08 Agustus 2019 - 23:52 WIB
Kadinsos Lampung Sebut Bulog Ayam Sayur, Sekar Perum Bulog Murka
A
A
A
JAKARTA - Serikat Karyawan (Sekar) Perum Bulog menyesalkan pernyataan Kadinsos Provinsi Lampung, Sumarju Saeni yang menyebut Bulog sebagai "ayam sayur" dalam menjalankan program bantuan sosial pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Sumarju pada saat acara Rapat Koordinasi Penanganan Fakir Miskin Wilayah I di Hotel Aston Bekasi, pada 1 Agustus 2019 lalu.
Ketua Umum Sekar Perum Bulog, Febby Novita, menilai pernyataan Kadinsos Lampung tersebut hinaan kepada Perum Bulog yang merupakan lembaga pemerintah. Tidak sepantasnya dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang notabene sebagai aparatur sipil negara.
"Serikat Karyawan Perum Bulog tidak menerima pernyataan tersebut karena hanya melihat persoalan pangan dari perspektif yang sangat sempit, dan melukai jiwa korsa karyawan Perum Bulog," ujar Febby Novita dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Febby memastikan Sekar Perum Bulog mendukung sepenuhnya langkah manajemen yang telah melaporkan Kadinsos Lampung tersebut ke pihak berwajib, karena telah menghina Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan nasional ini. Sebab hal itu juga merupakan tindakan yang kurang menyenangkan.
"Kami mendesak kepada Gubernur Provinsi Lampung memberi sanksi tegas terhadap oknum di lingkungan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Lampung tersebut yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap institusi lain," sebut Febby.
Adapun sikap kurang bijak itu dilontarkan Kadinsos Lampung di tengah-tengah rapat koordinasi antara lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan BPNT di seluruh Indonesia. Acara tersebut dihadiri diantaranya para Kadivre Perum Bulog, perwakilan dari Kemensos, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, perwakilan Himbara, Koordinator TKSK, Satgas Bansos Pangan Kabupaten/Kota.
Menurut dia, selama ini Perum Bulog telah mampu membuktikan diri sebagai pengawal ketahanan dan kedaulatan pangan bukan hanya di daerah produsen namun sampai ke setiap jengkal tanah negeri ini.
Penugasan publik pemerintah untuk menyediakan pangan sampai ke daerah pelosok, menjaga akses pangan bagi setiap rakyat Indonesia dan menjaga stabilitas harga pangan serta menjaga inflasi selama ini, patut menjadi alasan bahwa Bulog akan sanggup melaksanakan penugasan menjaga ketahanan pangan berikutnya.
Ia menegaskan, andil Perum Bulog dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat penting karena sebagai wujud campur tangan pemerintah dalam upaya menjaga stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen sekaligus.
Dua sisi utama dari bagian masyarakat yang perlu diberikan keberpihakan oleh pemerintah. Peran Bulog sebagai manajer supplier terhadap agen/outlet penyalur beras BPNT menjamin beras hasil pengadaan petani lokal dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.
Hal tersebut senada dengan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 8 Juli 2019 yang diimplementasikan pada Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 01/MS/K/07/2019 kepada seluruh Gubernur/Wali Kota seluruh Indonesia.
"Pernyataan saudara Sumarju Saeni selaku Kadinsos Provinsi Lampung merupakan bentuk mbalelo terhadap perintah Presiden. Kami akan terus membuktikan pada rakyat Indonesia bahwa Perum Bulog selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan negeri ini," tutup Febby.
Ketua Umum Sekar Perum Bulog, Febby Novita, menilai pernyataan Kadinsos Lampung tersebut hinaan kepada Perum Bulog yang merupakan lembaga pemerintah. Tidak sepantasnya dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang notabene sebagai aparatur sipil negara.
"Serikat Karyawan Perum Bulog tidak menerima pernyataan tersebut karena hanya melihat persoalan pangan dari perspektif yang sangat sempit, dan melukai jiwa korsa karyawan Perum Bulog," ujar Febby Novita dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Febby memastikan Sekar Perum Bulog mendukung sepenuhnya langkah manajemen yang telah melaporkan Kadinsos Lampung tersebut ke pihak berwajib, karena telah menghina Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan nasional ini. Sebab hal itu juga merupakan tindakan yang kurang menyenangkan.
"Kami mendesak kepada Gubernur Provinsi Lampung memberi sanksi tegas terhadap oknum di lingkungan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Lampung tersebut yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap institusi lain," sebut Febby.
Adapun sikap kurang bijak itu dilontarkan Kadinsos Lampung di tengah-tengah rapat koordinasi antara lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan BPNT di seluruh Indonesia. Acara tersebut dihadiri diantaranya para Kadivre Perum Bulog, perwakilan dari Kemensos, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, perwakilan Himbara, Koordinator TKSK, Satgas Bansos Pangan Kabupaten/Kota.
Menurut dia, selama ini Perum Bulog telah mampu membuktikan diri sebagai pengawal ketahanan dan kedaulatan pangan bukan hanya di daerah produsen namun sampai ke setiap jengkal tanah negeri ini.
Penugasan publik pemerintah untuk menyediakan pangan sampai ke daerah pelosok, menjaga akses pangan bagi setiap rakyat Indonesia dan menjaga stabilitas harga pangan serta menjaga inflasi selama ini, patut menjadi alasan bahwa Bulog akan sanggup melaksanakan penugasan menjaga ketahanan pangan berikutnya.
Ia menegaskan, andil Perum Bulog dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat penting karena sebagai wujud campur tangan pemerintah dalam upaya menjaga stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen sekaligus.
Dua sisi utama dari bagian masyarakat yang perlu diberikan keberpihakan oleh pemerintah. Peran Bulog sebagai manajer supplier terhadap agen/outlet penyalur beras BPNT menjamin beras hasil pengadaan petani lokal dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.
Hal tersebut senada dengan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 8 Juli 2019 yang diimplementasikan pada Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 01/MS/K/07/2019 kepada seluruh Gubernur/Wali Kota seluruh Indonesia.
"Pernyataan saudara Sumarju Saeni selaku Kadinsos Provinsi Lampung merupakan bentuk mbalelo terhadap perintah Presiden. Kami akan terus membuktikan pada rakyat Indonesia bahwa Perum Bulog selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan negeri ini," tutup Febby.
(ven)
Lihat Juga :
