Pacu Investasi dan Ekspor Melalui Penguatan Peran Pemda dan Akademisi

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan upaya peningkatan ekspor dan investasi sebagai prioritas kebijakan di bidang perekonomian tahun 2019. Untuk itu, keterlibatan Akademisi dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses formulasi kebijakan akan makin diperkuat.

"Kita akan terbuka kepada Bapak Ibu, bagaimana gambaran suatu kebijakan ekonomi diambil. Sebagai dapur dari semua kebijakan ekonomi yang strategis, Kemenko Perekonomian juga mengoordinasikan kebijakan yang sifatnya lintas kementerian dan berdampak luas terhadap masyarakat," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Ia melanjutkan, ada dua peran akademisi yang sangat dibutuhkan pemerintah. Pertama, bagaimana para akademisi dapat membantu menyampaikan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah secara utuh dan lengkap sehingga tidak menimbulkan distorsi informasi dan kegaduhan yang tidak perlu di masyarakat.

"Tak kalah penting, Bapak Ibu juga dapat memberi masukan dan umpan balik terhadap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Akademisi dapat berperan menyeimbangkan berbagai aspek dan kepentingan yang sering bertentangan. Dengan demikian engagement dan ownership Bapak Ibu terhadap kebijakan lebih tinggi, karena kita bersama memformulasikannya," jelasnya.

Demikian juga halnya dengan peningkatan peran Pemda, dimana masukan dan saran dari daerah biasanya sifatnya lebih riil dan menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan. "Kalau sudah bertemu pimpinan daerah, itu bisa terungkap banyak ceritanya. Mulai dari ketimpangan antar daerah hingga keluhan tingginya harga tiket", terangnya. Ini semua perlu diakomodir guna mendorong upaya peningkatan investasi dan ekspor yang menjadi fokus pemerintah.

Sementara itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Suharnomo menyampaikan, tentang fenomena Death of Expertise yang digagas Tom Nichols. Menurutnya, saat ini sudah banyak muncul rejection of established knowledge. Hal ini terlihat dari menjamurnya para ahli dadakan. " Para Doktor youtube dan Doktor wikipedia ini merasa bisa menjadi pakar atas segala hal," ujar Suharnomo.

Lebih jauh lagi, berbagai berita dari para unguided scholar itu dinilai sangat mudah menyebar. "Kalau lihat grup (di pesan instan), banyak misinformasi yang beredar. Untuk itu kita harus menahan diri. Saring dulu, apakah itu memang benar dan bermanfaat bagi orang lain," jelasnya

Ia pun berpesan pada pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat mendapat informasi yang tidak benar. Menurutnya, kampus dan instansi pemerintah jangan 'malas' memberi informasi yang mudah diserap masyarakat. Saat ini pun sudah banyak prestasi yang mesti disyukuri, meskipun juga masih ada yang harus terus dibenahi.

Contohnya, bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi multiplier effect dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Bukan hanya dari aspek ekonomi, namun juga hingga sosial budaya kehidupan masyarakatnya. "Ini yang patut disampaikan dengan bahasa yang sederhana, bagaimana misalnya government expenditure dibelanjakan agar bermanfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat," tutup Suharnomo.

Diseminasi ini merupakan rangkaian acara yang dihelat Kemenko Perekonomian guna meningkatkan kerja sama dan sinergi antara pemerintah dengan akademisi, universitas, dan peneliti. Sebelumnya acara serupa telah diadakan di sejumlah kota besar di Indonesia, bekerja sama dengan kampus-kampus setempat.