Ada Pergantian Direksi Perbankan BUMN, Ini Kata Dirut BRI
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama Bank BRI Suprajarto mengatakan pihaknya belum mengetahui mengenai adanya perombakan pada direksi BUMN.
Pasalnya, dalam agenda tanggal 28 Agustus mendatang BRI akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang beragendakan adanya perombakan direksi.
"Waduh, no comment. Saya enggak tahu. Coba tanya sama Pak Gatot (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo)," ujar Suprajarto di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan direksi kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham terbesar BRI.
"Saya enggak ngerti. Silakan tanya kementerian (BUMN) lah. Nanti saya malah salah jawab," tukasnya.
Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, wacana pergantian direksi BUMN mencuat seiring munculnya kabar pelaksanaan RUPSLB oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham.
Sejumlah perusahaan BUMN, termasuk perbankan, disebut-sebut akan menggelar RUPSLB dengan agenda evaluasi semester I/2019.
Sejumlah kalangan menyarankan pergantian direksi perusahaan-perusahaan milik BUMN hendaknya dilakukan secara proporsional dan dijauhkan dari kepentingan politik.
Substansi pergantian direksi harus mempertimbangkan kinerja agar ke depan perusahaan pelat merah bisa lebih kompetitif.
Pasalnya, dalam agenda tanggal 28 Agustus mendatang BRI akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang beragendakan adanya perombakan direksi.
"Waduh, no comment. Saya enggak tahu. Coba tanya sama Pak Gatot (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo)," ujar Suprajarto di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan direksi kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham terbesar BRI.
"Saya enggak ngerti. Silakan tanya kementerian (BUMN) lah. Nanti saya malah salah jawab," tukasnya.
Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, wacana pergantian direksi BUMN mencuat seiring munculnya kabar pelaksanaan RUPSLB oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham.
Sejumlah perusahaan BUMN, termasuk perbankan, disebut-sebut akan menggelar RUPSLB dengan agenda evaluasi semester I/2019.
Sejumlah kalangan menyarankan pergantian direksi perusahaan-perusahaan milik BUMN hendaknya dilakukan secara proporsional dan dijauhkan dari kepentingan politik.
Substansi pergantian direksi harus mempertimbangkan kinerja agar ke depan perusahaan pelat merah bisa lebih kompetitif.
(ind)