Swasta Perlu Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Pelabuhan
Kamis, 15 Agustus 2019 - 12:15 WIB
Swasta Perlu Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Pelabuhan
A
A
A
JAKARTA - Peran dan keterlibatan swasta yang belum signifikan dalam berbagai proyek nasional mesti diperhitungkan kembali. Misalnya saja, pemberian porsi swasta dalam proyek yang berkaitan dengan sektor kepelabuhanan.
“Selama ini memang dimaklumi bahwa pemerintah menugaskan BUMN dalam pengembangan pelabuhan karena percepatan pembangunan nasional,” kata Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto di Jakarta kemarin.
Namun, lanjut dia, ke depannya diharapkan pemerintah juga memberikan peluang yang sama kepada swasta nasional untuk mengembangkan dan mengatur pelabuhan. “Tapi tentunya diharapkan yang dikembangkan adalah proyek yang mempunyai nilai komersial, yang mempunyai return of investment yang cukup,” harap Carmelita.
Dia mengatakan, BUMN mendapat penugasan karena pemerintah menghendaki percepatan pembangunan. Sehingga, lanjut dia, keterlibatan swasta saat itu hanya sebagai subkontraktornya. “Kalau BUMNnya bermasalah, tentunya berimbas pada subkontraktor dan para pekerjanya,” ujarnya.
Akan tetapi, menurut dia, kalau BUMN dikembalikan fungsinya sebagai agent of development, di mana bila sebuah proyek sudah berkembang secara komersial. “Hendaknya diberikan kepada swasta untuk dikelola sehingga lebih efisien dan berdaya saing,” katanya. (Sudarsono)
“Selama ini memang dimaklumi bahwa pemerintah menugaskan BUMN dalam pengembangan pelabuhan karena percepatan pembangunan nasional,” kata Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto di Jakarta kemarin.
Namun, lanjut dia, ke depannya diharapkan pemerintah juga memberikan peluang yang sama kepada swasta nasional untuk mengembangkan dan mengatur pelabuhan. “Tapi tentunya diharapkan yang dikembangkan adalah proyek yang mempunyai nilai komersial, yang mempunyai return of investment yang cukup,” harap Carmelita.
Dia mengatakan, BUMN mendapat penugasan karena pemerintah menghendaki percepatan pembangunan. Sehingga, lanjut dia, keterlibatan swasta saat itu hanya sebagai subkontraktornya. “Kalau BUMNnya bermasalah, tentunya berimbas pada subkontraktor dan para pekerjanya,” ujarnya.
Akan tetapi, menurut dia, kalau BUMN dikembalikan fungsinya sebagai agent of development, di mana bila sebuah proyek sudah berkembang secara komersial. “Hendaknya diberikan kepada swasta untuk dikelola sehingga lebih efisien dan berdaya saing,” katanya. (Sudarsono)
(nfl)
Lihat Juga :
