Defisit BPJS Tahun 2019 Diprediksi Terus Membengkak
Rabu, 21 Agustus 2019 - 14:35 WIB
Defisit BPJS Tahun 2019 Diprediksi Terus Membengkak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan defisit dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah terjadi sejak 2015 akan terus membengkak pada tahun ini.
Sebagai catatan, pada 2018 angka defisit telah mencapai Rp19,4 triliun.
"Pada tahun 2018 defisitnya mencapai Rp19,4 triliun dan kami menginjeksinya Rp10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di 2018 yang belum tetutup. Tahun 2019 ini akan muncul defisit yang lebih besar lagi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Menkeu membeberkan defisit BPJS dimulai pada 2015 sebesar Rp9,4 triliun, lalu turun sedikit ke Rp6,7 triliun pada 2016. Hal ini seiring adanya kenaikan iuran.
"Karena ada kenaikan iuran, sesuai dengan Perpres, iuran itu setiap dua tahun di-review. Namun, sejak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi," jelasnya.
Sedangkan, pada tahun 2017 defisit kembali membengkak hingga mencapai Rp13,8 triliun. Dalam hal ini pemerintah menginjeksi anggaran untuk menutupi defisit BPJS sebesar Rp3,6 triliun.
"Ini defisit yang masih digendong (carry over) dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Hingga akhir tahun ini, diperkirakan defisit BPJS Kesehatan terakumulasi mencapai Rp28 triliun. Pada tahun lalu, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp94,3 triliun untuk melunasi klaim kepada fasilitas kesehatan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah akan membenahi layanan BPJS Kesehatan, seiring dengan rencana pembenahan program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Jokowi menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional akan dibenahi secara total dan pasti.
"Pada 2020 kami akan benahi BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp132,2 triliun," ujar Jokowi saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2020 Beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Sebagai catatan, pada 2018 angka defisit telah mencapai Rp19,4 triliun.
"Pada tahun 2018 defisitnya mencapai Rp19,4 triliun dan kami menginjeksinya Rp10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di 2018 yang belum tetutup. Tahun 2019 ini akan muncul defisit yang lebih besar lagi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Menkeu membeberkan defisit BPJS dimulai pada 2015 sebesar Rp9,4 triliun, lalu turun sedikit ke Rp6,7 triliun pada 2016. Hal ini seiring adanya kenaikan iuran.
"Karena ada kenaikan iuran, sesuai dengan Perpres, iuran itu setiap dua tahun di-review. Namun, sejak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi," jelasnya.
Sedangkan, pada tahun 2017 defisit kembali membengkak hingga mencapai Rp13,8 triliun. Dalam hal ini pemerintah menginjeksi anggaran untuk menutupi defisit BPJS sebesar Rp3,6 triliun.
"Ini defisit yang masih digendong (carry over) dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Hingga akhir tahun ini, diperkirakan defisit BPJS Kesehatan terakumulasi mencapai Rp28 triliun. Pada tahun lalu, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp94,3 triliun untuk melunasi klaim kepada fasilitas kesehatan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah akan membenahi layanan BPJS Kesehatan, seiring dengan rencana pembenahan program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Jokowi menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional akan dibenahi secara total dan pasti.
"Pada 2020 kami akan benahi BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp132,2 triliun," ujar Jokowi saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2020 Beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
(ind)
Lihat Juga :
