Menkeu Akui Sulit Berikan Sanksi ke BPJS yang Tekor Melulu
Rabu, 21 Agustus 2019 - 16:58 WIB
Menkeu Akui Sulit Berikan Sanksi ke BPJS yang Tekor Melulu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, susah memberikan sanksi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dananya terus mengalami defisit. Hal ini dikarenakan data BPJS yang kurang akurat.
"Kalau tidak (akurat), ya tidak pernah tertagih. Kemudian kesulitan kami juga tidak bisa beri sanksi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyiratkan kekesalannya kepada BPJS yang terus menerus meminta anggaran untuk mengurangi defisit yang terus melebar.
"Nanti dengan mudah saja datang ke Kementerian Keuangan, ini defisit, kan seperti itu yang terjadi sekarang. Lebih mudah menagih dan minta bantuan ke menteri keuangan daripada nagih (iuran dari peserta)," jelasnya
Dia mengungkapkan, salah satu penyebab membengkaknya defisit BPJS adalah banyaknya data ganda pada peserta BPJS Kesehatan.
"Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Bagi yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement," tandasnya.
Sebagai catatan, defisit dana BPJS Kesehatan sudah terjadi sejak 2015. Pada tahun lalu, angka defisit telah mencapai Rp19,4 triliun. Menkeu memperkirakan defisit akan terus membengkak pada tahun ini.
"Kalau tidak (akurat), ya tidak pernah tertagih. Kemudian kesulitan kami juga tidak bisa beri sanksi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyiratkan kekesalannya kepada BPJS yang terus menerus meminta anggaran untuk mengurangi defisit yang terus melebar.
"Nanti dengan mudah saja datang ke Kementerian Keuangan, ini defisit, kan seperti itu yang terjadi sekarang. Lebih mudah menagih dan minta bantuan ke menteri keuangan daripada nagih (iuran dari peserta)," jelasnya
Dia mengungkapkan, salah satu penyebab membengkaknya defisit BPJS adalah banyaknya data ganda pada peserta BPJS Kesehatan.
"Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Bagi yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement," tandasnya.
Sebagai catatan, defisit dana BPJS Kesehatan sudah terjadi sejak 2015. Pada tahun lalu, angka defisit telah mencapai Rp19,4 triliun. Menkeu memperkirakan defisit akan terus membengkak pada tahun ini.
(ind)
Lihat Juga :
