Aktivitas Bisnis Picu Peningkatan Emisi Karbon
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 03:27 WIB
Aktivitas Bisnis Picu Peningkatan Emisi Karbon
A
A
A
JAKARTA - Laporan WWF memperlihatkan fakta lain bahwa perekonomian ASEAN sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang secara signifikan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang menekankan bahwa apabila terjadi kenaikan suhu bumi lebih dari 1,5°C maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang fatal.
Kenaikan suhu bumi sendiri dipicu oleh aktivitas bisnis yang meningkatkan emisi karbon. Untuk Indonesia, emisi karbon bersumber dari penggunaan dan perubahan lahan seperti pembukaan hutan alam dan gambut, energi berbasis fosil, transportasi dan limbah.
“Ekonomi ASEAN sangat terkait satu sama lain, sehingga potensi terjadinya dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan lebih besar. Untuk memastikan terciptanya dunia usaha yang tangguh dan menjamin masa depan, maka perbankan di ASEAN harus mampu mengelola risiko perubahan iklim serta lingkungan di dalam portfolionya,” jelas Jeanne Stampe, Kepala Keuangan Berkelanjutan WWF Asia
Meskipun baru 9% bank di ASEAN yang telah mengembangkan strategi untuk mengelola risiko terkait perubahan iklim, namun langkah regulator mulai terlihat signifikan dalam mengedepankan risiko terkait perubahan iklim, di mana hal ini akan berdampak positif terhadap pengembangan strategi bank.
Beberapa regulator di ASEAN (Malaysia, Singapura dan Thailand) telah bergabung pada platform Network for Greening the Financial System (NGFS)-platform regulator dan pengawas perbankan yang mengedepankan integrasi risiko terkait iklim lebih baik di dalam pemantauan stabilitas keuangan.
OJK sendiri merupakan anggota dan pendiri Sustainable Banking Network (SBN), platform regulator untuk perbankan berkelanjutan. Tujuh asosiasi perbankan atau regulator lainnya akan meluncurkan regulasi keuangan berkelanjutan pada akhir tahun ini.
“Pemerintah Indonesia telah berkomitmen terhadap pengendalian perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). OJK telah lebih awal mengeluarkan regulasi keuangan berkelanjutan pada tahun 2017. Hal ini merupakan modal bagi berbagai Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di ASEAN dalam mengatasi risiko perubahan iklim dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan secara merata,” tambah Imansyah.
Secara praktis, kinerja Indonesia terbilang positif hanya saja tantangan ada pada banyaknya jumlah bank dan penerapan serta kompetensi yang belum merata. Berdasarkan hasil SUSBA 2019 terlihat pemenuhan kriteria cukup timpang antara bank dengan pemenuhan kriteria tertinggi dan terendah. Bank yang tertinggi memenuhi 31 kriteria dan yang terendah hanya memenuhi 3 kriteria saja.
“Pemahaman regulator dan investor terkait tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan dan isu sosial, berikut dampaknya terhadap perekonomian, akan secara signifikan mengubah perspektif menuju keberlanjutan. Dengan demikian, perbankan maupun lembaga jasa keuangan diharapkan lebih sigap dan percaya diri untuk melakukan perbaikan kinerjanya secara sistematis dan berkualitas,” kata Aditya Bayunanda, Direktur Kebijakan dan Advokasi, WWF Indonesia.
Tahun 2018, delapan bank yang mewakili 49% aset perbankan nasional dan WWF-Indonesia memprakarsasi Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), sebagai platform yang salah satu fokusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas keuangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan WWF-Indonesia, bank-bank di Indonesia yang tergabung di dalam IKBI memiliki kinerja yang lebih baik.
Terlihat bahwa bank-bank anggota IKBI mampu memenuhi 20 hingga 31 kriteria. Rata-rata bank di Indonesia cukup unggul pada pilar Tujuan dan Kebijakan—unsur keberlanjutan direkognisi oleh Manajemen Senior dan cukup aktif melibatkan pemangku kepentingan yang relevan di dalam perumusan strateginya. Selain itu beberapa bank telah memiliki kebijakan sektoral yang mengacu pada standar yang diakui global. Di sisi lain, kinerja paling lemah terjadi pada pilar Portofolio—di mana bank seluruhnya belum menerapkan pemantauan pararan risiko ESG di tingkat portofolio secara periodik dan belum mempunyai strategi memitigasi risiko terkait perubahan iklim.
“Penerapan prinsip keberlanjutan akan efektif jika dibarengi komitmen dan peran yang terlembaga dari manajemen senior di dalam organisasi perbankan dan lembaga jasa keuangan. Pemahaman manajemen senior merupakan kunci dan oleh karena itu, aspek keberlanjutan dapat dijadikan kriteria uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) manajemen senior. Kami mendorong pimpinan perbankan dan lembaga jasa keuangan untuk bergabung dalam IKBI dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi rendah karbon, sigap memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim dan handal mengelola aspek sosial,” pungkas Aditya.
Kenaikan suhu bumi sendiri dipicu oleh aktivitas bisnis yang meningkatkan emisi karbon. Untuk Indonesia, emisi karbon bersumber dari penggunaan dan perubahan lahan seperti pembukaan hutan alam dan gambut, energi berbasis fosil, transportasi dan limbah.
“Ekonomi ASEAN sangat terkait satu sama lain, sehingga potensi terjadinya dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan lebih besar. Untuk memastikan terciptanya dunia usaha yang tangguh dan menjamin masa depan, maka perbankan di ASEAN harus mampu mengelola risiko perubahan iklim serta lingkungan di dalam portfolionya,” jelas Jeanne Stampe, Kepala Keuangan Berkelanjutan WWF Asia
Meskipun baru 9% bank di ASEAN yang telah mengembangkan strategi untuk mengelola risiko terkait perubahan iklim, namun langkah regulator mulai terlihat signifikan dalam mengedepankan risiko terkait perubahan iklim, di mana hal ini akan berdampak positif terhadap pengembangan strategi bank.
Beberapa regulator di ASEAN (Malaysia, Singapura dan Thailand) telah bergabung pada platform Network for Greening the Financial System (NGFS)-platform regulator dan pengawas perbankan yang mengedepankan integrasi risiko terkait iklim lebih baik di dalam pemantauan stabilitas keuangan.
OJK sendiri merupakan anggota dan pendiri Sustainable Banking Network (SBN), platform regulator untuk perbankan berkelanjutan. Tujuh asosiasi perbankan atau regulator lainnya akan meluncurkan regulasi keuangan berkelanjutan pada akhir tahun ini.
“Pemerintah Indonesia telah berkomitmen terhadap pengendalian perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). OJK telah lebih awal mengeluarkan regulasi keuangan berkelanjutan pada tahun 2017. Hal ini merupakan modal bagi berbagai Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di ASEAN dalam mengatasi risiko perubahan iklim dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan secara merata,” tambah Imansyah.
Secara praktis, kinerja Indonesia terbilang positif hanya saja tantangan ada pada banyaknya jumlah bank dan penerapan serta kompetensi yang belum merata. Berdasarkan hasil SUSBA 2019 terlihat pemenuhan kriteria cukup timpang antara bank dengan pemenuhan kriteria tertinggi dan terendah. Bank yang tertinggi memenuhi 31 kriteria dan yang terendah hanya memenuhi 3 kriteria saja.
“Pemahaman regulator dan investor terkait tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan dan isu sosial, berikut dampaknya terhadap perekonomian, akan secara signifikan mengubah perspektif menuju keberlanjutan. Dengan demikian, perbankan maupun lembaga jasa keuangan diharapkan lebih sigap dan percaya diri untuk melakukan perbaikan kinerjanya secara sistematis dan berkualitas,” kata Aditya Bayunanda, Direktur Kebijakan dan Advokasi, WWF Indonesia.
Tahun 2018, delapan bank yang mewakili 49% aset perbankan nasional dan WWF-Indonesia memprakarsasi Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), sebagai platform yang salah satu fokusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas keuangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan WWF-Indonesia, bank-bank di Indonesia yang tergabung di dalam IKBI memiliki kinerja yang lebih baik.
Terlihat bahwa bank-bank anggota IKBI mampu memenuhi 20 hingga 31 kriteria. Rata-rata bank di Indonesia cukup unggul pada pilar Tujuan dan Kebijakan—unsur keberlanjutan direkognisi oleh Manajemen Senior dan cukup aktif melibatkan pemangku kepentingan yang relevan di dalam perumusan strateginya. Selain itu beberapa bank telah memiliki kebijakan sektoral yang mengacu pada standar yang diakui global. Di sisi lain, kinerja paling lemah terjadi pada pilar Portofolio—di mana bank seluruhnya belum menerapkan pemantauan pararan risiko ESG di tingkat portofolio secara periodik dan belum mempunyai strategi memitigasi risiko terkait perubahan iklim.
“Penerapan prinsip keberlanjutan akan efektif jika dibarengi komitmen dan peran yang terlembaga dari manajemen senior di dalam organisasi perbankan dan lembaga jasa keuangan. Pemahaman manajemen senior merupakan kunci dan oleh karena itu, aspek keberlanjutan dapat dijadikan kriteria uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) manajemen senior. Kami mendorong pimpinan perbankan dan lembaga jasa keuangan untuk bergabung dalam IKBI dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi rendah karbon, sigap memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim dan handal mengelola aspek sosial,” pungkas Aditya.
(akr)
Lihat Juga :
