Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Harus Berkaca Kegagalan Negara Lain
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 19:42 WIB
Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Harus Berkaca Kegagalan Negara Lain
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju Kalimantan menurut ekonom harus dipahami tidak akan begitu saja mudah dilakukan. Terkait hal itu, Indonesia bisa berkaca dari kegagalan negara lain, sehingga dibutuhkan kajian mendalam untuk mengetahui dasar pertimbangan serta urgensi membangun Ibu Kota baru.
"Kita bisa berkaca pada kegagalan fungsi Ibu Kota baru di negara lain, misalnya pusat pemerintahan dan Ibu Kota Malaysia di Putrajaya, namun sebagian besar pegawai negerinya masih tinggal di Kuala Lumpur. Begitupula Canberra sebagai Ibu Kota baru Australia juga terbukti sepi, tidak terlalu diminati warga untuk bermukim," terang Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Fadhil Hasan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Lebih lanjut Ia juga mencontohkan bagaimana pemindahan Ibu Kota Korea Selatan dari Seoul ke Sejong yang telah diputuskan sejak 2012 tetapi sampai saat ini prosesnya belum selesai. Salah satu kendalanya adalah besarnya biaya pembangunan dan dinamika politik domestik sehingga pembangunan ibukota baru di Sejong terhambat.
"Contoh penting berikutnya adalah pemindahan Ibu Kota provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi pada tahun 2009. Namun, setelah sembilan tahun berjalan, ibukota Sofifi tidak mengalami banyak perubahan dan hanya ramai saat jam kerja, dan 99% PNS kembali pulang ke Ternate," tutup Fadhil.
Sementara itu menurutnya Indonesia masih terjebak dalam middle-income trap dan deindustrialisasi dini dimana akan menjadi salah satu yang menghambat proses pemindahan Ibu Kota. Sebelumnya Bappenas menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia berada di Jawa, angka urbanisasi tinggi, terutama konsentrasi penduduk paling tinggi di DKI Jakarta.
Lokasi strategis Ibu Kota baru menurut Bappenas harus berada di tengah wilayah Indonesia, tersedianya lahan luas yang bebas bencana, ketercukupan sumber daya, terjaminnya keamanan, dan minimnya konflik.
"Kita bisa berkaca pada kegagalan fungsi Ibu Kota baru di negara lain, misalnya pusat pemerintahan dan Ibu Kota Malaysia di Putrajaya, namun sebagian besar pegawai negerinya masih tinggal di Kuala Lumpur. Begitupula Canberra sebagai Ibu Kota baru Australia juga terbukti sepi, tidak terlalu diminati warga untuk bermukim," terang Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Fadhil Hasan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Lebih lanjut Ia juga mencontohkan bagaimana pemindahan Ibu Kota Korea Selatan dari Seoul ke Sejong yang telah diputuskan sejak 2012 tetapi sampai saat ini prosesnya belum selesai. Salah satu kendalanya adalah besarnya biaya pembangunan dan dinamika politik domestik sehingga pembangunan ibukota baru di Sejong terhambat.
"Contoh penting berikutnya adalah pemindahan Ibu Kota provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi pada tahun 2009. Namun, setelah sembilan tahun berjalan, ibukota Sofifi tidak mengalami banyak perubahan dan hanya ramai saat jam kerja, dan 99% PNS kembali pulang ke Ternate," tutup Fadhil.
Sementara itu menurutnya Indonesia masih terjebak dalam middle-income trap dan deindustrialisasi dini dimana akan menjadi salah satu yang menghambat proses pemindahan Ibu Kota. Sebelumnya Bappenas menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia berada di Jawa, angka urbanisasi tinggi, terutama konsentrasi penduduk paling tinggi di DKI Jakarta.
Lokasi strategis Ibu Kota baru menurut Bappenas harus berada di tengah wilayah Indonesia, tersedianya lahan luas yang bebas bencana, ketercukupan sumber daya, terjaminnya keamanan, dan minimnya konflik.
(akr)
Lihat Juga :
