PLN: Kebutuhan Listrik Ibu Kota Baru Diperkirakan 1.555 MW
PLN: Kebutuhan Listrik Ibu Kota Baru Diperkirakan 1.555 MW
A
A
A
BALIKPAPAN - PT PLN (Persero) memperkirakan kebutuhan listrik untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai 1.555 MW. Kebutuhan daya listrik tersebut diasumsikan dari jumlah rata-rata konsumsi listrik per kapita sebesar 4.000 kwh pada 2024 seiring mulai tahapan perpindahan pemeritahan.
General Manajer PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Djoko Dwijatno mengatakan, asumsi kebutuhan listrik tersebut masih akan disesuaikan dengan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait pengembangan ibu kota.
"Ini baru asumsi dasar, masih akan disesuaikan dengan hasil rancangan pemerintah nanti. Akan terus berkembang," kata Djoko saat temu media di Kantor PLN Wilayah Kalimantan, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/8/19).
Saat ini sistem kelistrikan di Kalimantan mempunyai daya mampu sebesar 2.094 MW dan beban puncak 1.432 MW, sehingga cadangannya mencapai 617 MW. Pasokan listrik wiilayah tersebut berasal dari sejumlah pembangkit yang tersebar di sejumlah titik di antaranya PLTG Tanjung Batu, PLTU Teluk Balikpapan, PLTU Kaltim, dan PLTG Senipah.
"Khusus untuk Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara masing masing konsumsi listriknya 15 MW dan 71 MW," ujar Djoko.
Diketahui pada awal pekan ini Presiden Joko Widodo memutuskan lokasi ibu kota baru akan berlokasi di Kecamatan Semoja, Kutai Kertanegara dan di Kecamatan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara. Diperkirakan sebanyak 1,5 juta aparat sipil negara (ASN) ikut pindah ke ibu kota baru pada 2024 mendatang.
Djoko mengungkapkan, hingga 2028 mendatang, PLN telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur termasuk pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 4.000 MW lebih. Sehingga kebutuhan listrik di ibu kota baru dipastikan terpenuhi.
Adapun untuk memasok kebutuhan listrik ibu kota baru, PLN mendesain konsep zero down time yang memungkinkan pasokan listrik tanpa gangguan. Sistem ini akan dipasok listrik daru dua gardu induk yang saling terhubung sehingga bisa saling mem-backup.
Sementara itu, Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Khairullah menambahkan, untuk memasok listrik ibu kota baru perlu pasokan yang andal. Terkaitbhal tersebut PLN telah memiliki konsep pengembangan dan distribusi agar bisa melayani masyarakat dan instansi pemerintah yang berkantor di ibu kota.
"Jadi ke depannya sistem interkoneksi kalimantan timur, tengah dan utara akan memiliki tiga jalur transmisi. Kalau untuk di wilayah ibu kotanya kita pakai sistem smart grid, akan lebih andal," katanya.
Akan tetapi, ujar dia, konsep yang pengembangan yang dimiliki PLN saat ini masih bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nantinya, PLN masih akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain di pemerintahan. Yang jelas, kata dia, penataan infrastruktur PLN seperti jaringan transmisi dan distribusi akan dibuat sistem kabel bawah tanah agar lebih rapi.
General Manajer PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Djoko Dwijatno mengatakan, asumsi kebutuhan listrik tersebut masih akan disesuaikan dengan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait pengembangan ibu kota.
"Ini baru asumsi dasar, masih akan disesuaikan dengan hasil rancangan pemerintah nanti. Akan terus berkembang," kata Djoko saat temu media di Kantor PLN Wilayah Kalimantan, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/8/19).
Saat ini sistem kelistrikan di Kalimantan mempunyai daya mampu sebesar 2.094 MW dan beban puncak 1.432 MW, sehingga cadangannya mencapai 617 MW. Pasokan listrik wiilayah tersebut berasal dari sejumlah pembangkit yang tersebar di sejumlah titik di antaranya PLTG Tanjung Batu, PLTU Teluk Balikpapan, PLTU Kaltim, dan PLTG Senipah.
"Khusus untuk Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara masing masing konsumsi listriknya 15 MW dan 71 MW," ujar Djoko.
Diketahui pada awal pekan ini Presiden Joko Widodo memutuskan lokasi ibu kota baru akan berlokasi di Kecamatan Semoja, Kutai Kertanegara dan di Kecamatan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara. Diperkirakan sebanyak 1,5 juta aparat sipil negara (ASN) ikut pindah ke ibu kota baru pada 2024 mendatang.
Djoko mengungkapkan, hingga 2028 mendatang, PLN telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur termasuk pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 4.000 MW lebih. Sehingga kebutuhan listrik di ibu kota baru dipastikan terpenuhi.
Adapun untuk memasok kebutuhan listrik ibu kota baru, PLN mendesain konsep zero down time yang memungkinkan pasokan listrik tanpa gangguan. Sistem ini akan dipasok listrik daru dua gardu induk yang saling terhubung sehingga bisa saling mem-backup.
Sementara itu, Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Khairullah menambahkan, untuk memasok listrik ibu kota baru perlu pasokan yang andal. Terkaitbhal tersebut PLN telah memiliki konsep pengembangan dan distribusi agar bisa melayani masyarakat dan instansi pemerintah yang berkantor di ibu kota.
"Jadi ke depannya sistem interkoneksi kalimantan timur, tengah dan utara akan memiliki tiga jalur transmisi. Kalau untuk di wilayah ibu kotanya kita pakai sistem smart grid, akan lebih andal," katanya.
Akan tetapi, ujar dia, konsep yang pengembangan yang dimiliki PLN saat ini masih bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nantinya, PLN masih akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain di pemerintahan. Yang jelas, kata dia, penataan infrastruktur PLN seperti jaringan transmisi dan distribusi akan dibuat sistem kabel bawah tanah agar lebih rapi.
(fjo)
Explore More