DPR Minta Rini Selesaikan Polemik RUPSLB Bank BTN

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno untuk menyelesaikan polemik RUPSLB Bank BTN. Dalam Rapat yang digelar Kamis (29/8/2019) siang, Direktur Utama Bank BRI Suprajarto menolak keputusan Kementerian BUMN yang menggeser dirinya menjadi direktur utama Bank BTN.

Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengungkapkan tindakan Menteri BUMN Rini Soemarno, sejatinya sudah sepengetahuan atau izin kepada Presiden Joko Widodo. Sehingga keputusan tersebut jangan dilihat sebagai perseteruan. Baca Juga: Suprajarto Tolak Hasil RUPSLB Bank BTN

"Yang saya tahu, tindakan Bu Rini pasti sepengetahuan atau dilaporkan kepada Presiden. Jadi tidak usah diterawang dengan kacamata perseteruan," katanya saat dihubugi SINDOnews, Kamis (29/8/2019).

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng, menyampaikan sebaiknya Menteri BUMN harus bersikap terbuka terhadap publik apa alasan pergantian ini. "Harus jelas pergantian ini supaya tidak menjadi polemik di dalamnya. Apalagi serikat pekerja menolak dan ini mengganggu bisnis itu sendiri," katanya saat dihubungi.

Dengan kejadian seperti ini, harga saham kedua bank bisa bergejolak dan bisa merugikan pemerintah. "Jadi harus disikapi dengan benar karena tidak akan selesai. Namanya perbankan tidak boleh lama-lama (polemiknya) karena menentukan arah bisnis kedepan," jelas dia.

Mekeng meminta, sebaiknya mekanisme korporasi ini harus segera diselesaikan apakah harus melakukan RUPSLB lagi, duduk bersama atau seperti apa, yang jelas harus segera diselesaikan.

"Parameter pergantian dalam RUPS harus terbuka agar tidak terjadi gejolak. Perbankan sangat sensitif dengan hal-hal ini. Bu Rini harus bisa menjelaskan pada publik," ungkap dia.