Perombakan Direksi BUMN Terus Berlanjut

JAKARTA - Di tengah kritikan berbagai pihak, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak henti menjalankan perombakan jajaran direksi perusahaan pelat merah. Jajaran direksi maupun komisaris yang dibongkar adalah giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kemarin.

Dalam RUPSLB BNI, pemegang saham memutuskan mem berhentikan Marwanto Harjowiryono dari jabatan komisaris perseroan dan pengangkatan beberapa direktur baru. Dalam RUPSLB PGN, para pemegang saham memutuskan untuk merombak tiga jajaran direksi PGN.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menyayangkan waktu perombakan yang berdekatan dengan masa berakhirnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. “Saya tetap melihat pergantian ini tidak tepat karena dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek serta tidak dengan penjelasan yang lengkap, kenapa di ganti,” ujarnya.

Namun, dia yakin Menteri BUMN Rini Soemarno tidak akan gegabah mengambil keputusan strategis ini. Menurut dia, Rini pasti sudah ber kon sultasi dengan Presiden Jokowi terkait perombakan direksi BUMN. Dalam pandangannya, larangan Presiden Jokowi untuk merombak direksi BUMN lebih kepada kebijakan strategis di kementerian, bukan di BUMN.

Piter juga meyakini meski dilakukan perombakan jajaran direksi, hal itu tidak akan berpengaruh pada kinerja bank BUMN. Pasalnya, perbankan BUMN sudah memiliki sistem yang kuat. “Mereka tidak bergantung kepada satu pimpinan. Jadi pergantian pimpinan ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kinerja bank,” ungkapnya.

Pengamat perbankan Achmad Deni Daruri menilai, berpijak dari kontroversi pe-milihan dirut BTN dan BRI yang berakhir dengan pengunduran diri Suprajarto, menurutnya ada yang salah dalam mekanisme pergantian direksi bank BUMN.

Kewenangan penuh ada pada Meneg BUMN, tetapi hal ini justru menjadi alasan tid ak adanya transparansi. “Seharusnya kompetensi yang diutamakan untuk menentukan posisi seorang pimpinan atau direksi. Dan Presiden juga sudah menyatakan tidak ada pergantian sampai ada nanti Meneg BUMN yang baru,” ujar Deni kemarin.

Ekonom UI Fithra Faisal juga mempertanyakan alasan pergantian dirut BRI di tengah kinerja perusahaan yang sangat baik. Menurutnya kebijakan yang tidak transparan akan berdampak buruk pada kepercayaan investor karena BRI dan BTN berperan dalam sektor strategis.

Dia menilai dari sisi etika dan fatsun, perombakan juga tidak tepat karena tanpa melakukan musyawarah. “Saat ini kita butuh kepercayaan investor yang sangat melihat kebijakan yang konsisten dan transparan. Dengan kebijakan tidak transparan seperti sekarang ini akan sangat buruk untuk kelangsungan BUMN.

Sementara peran BUMN dibutuhkan untuk mendorong ekonomi nasional,” ujar Fithra kemarin. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai keputusan Rini melakukan perombakan ini jelas melawan pemerintahan Presiden Jokowi karena pergantian direksi bagian dari kebijakan strategis.

Dampak perombakan ini sudah terlihat di pasar modal. Indikasinya sepekan jelang RUPSLB beberapa bank BUMN, dana asing keluar hingga Rp2 triliun dari pasar saham. “Investor juga men cermati efek perombakan direksi yang dirasa politis. Padahal, stabilitas jelang pelantikan kabinet baru pada Oktober mendatang jadi hal yang penting,” ujarnya.

Kementerian BUMN menyatakan perombakan direksi di sejumlah BUMN adalah bagian untuk meningkatkan kinerja perusahaan pemerintah tersebut. BUMN diharapkan dapat menjadi pelopor bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, rotasi di jajaran direksi BUMN merupakan hal yang biasa dan penunjukan direksi disesuaikan dengan keahlian yang bersangkutan. Terkait mundurnya Dirut BRI Suprajarto terhadap hasil RUPSLB Bank BTN, Kamis (29/8), Kementerian BUMN juga menyatakan telah berkomunikasi baik dengan Suprajarto.

Terutama juga menyikapi dengan tahapan-tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang ada. “Komunikasi terus dilakukan untuk bersama sebagai keluarga besar BUMN untuk memberikan yang terbaik bagi kinerja dan pertumbuhan BUMN ke depan,” ujar Gatot di Jakarta kemarin.

Gatot mengatakan, posisi dirut baru BRI akan ditetapkan pada RUPSLB BRI yang di agendakan awal September mendatang. “Insyaallah (BRI akan punya dirut baru),” ujarnya. Ada beberapa kandidat yang berpeluang menduduki pos ini. Mereka antara lain Sunarso yang kini menjabat sebagai wakil direktur utama BRI.

Posisi Sunarso nanti di gantikan Direktur Utama PT Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko. Soal prediksi ini, Gatot enggan berkomentar banyak. “Saya belum tahu,” jawabnya. Kendati demikian, saat ini posisi dirut BRI dipegang sementara oleh Sunarso dengan status pelaksana tugas (plt). Hal ini untuk mengisi kekosongan jabatan puncak BRI hingga ditetapkannya dirut definitif pada September mendatang.

Askolani Pindah Jadi Komisaris BNI
Dalam RUPSLB BNI, pemegang saham memutuskan mem berhentikan Marwanto Harjowiryono dari jabatan komisaris perseroan. Posisi itu kemudian diisi oleh Askolani yang juga direktur jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Askolani sebelumnya menjabat sebagai komisaris Bank Mandiri.

Selain itu, perseroan juga memberhentikan Catur Budi Harto dari jabatan direktur bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah dan jaringan. Adapun posisi Catur diisi oleh Tambok P Setyawati yang sebelumnya menjabat sebagai direktur bisnis konsumer BNI.

Pemegang saham juga menyepakati pengangkatan Ario Bimo sebagai direktur keuangan yang baru. Selain itu menggeser posisi Anggoro Eko Cahyo dari direktur keuangan menjadi direktur bisnis konsumer. Sementara itu, Bob Tyasika Ananta dan Rico Budidarmo bertukar posisi jabatan.

Bob kini menjadi direktur tresuri dan internasional, serta Rico menjadi direktur manajemen risiko. “Karena ada anggota direksi yang diberhentikan, yakni Pak Catur maka posisi dia sebelumnya diisi Ibu Tambok, yang memang memiliki latar belakang untuk menangani hal di posisi tersebut. Karena itu, terjadi pergeseran jabatan juga di sejumlah direksi,” ujar Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dalam konferensi pers di Menara BNI, Jakarta, kemarin.

Baiquni menuturkan, pergeseran antardireksi ini juga dimaksudkan agar pengurus perseroan memiliki pengalaman baru.

Dia menandaskan bahwa pergeseran tetap memperhatikan latar belakang setiap direksi. Sementara itu, dalam RUPSLB PGN, para pemegang saham memutuskan untuk merombak tiga jajaran direksi PGN. Di antaranya memberhentikan Said Reza Pahlevy sebagai direktur keuangan.

Posisinya digantikan oleh Arie Nobelita Kaban. PGN juga memberhentikan Direktur Komersial Danny Pradipta dan digantikan Dilo Seno Widagdo. Satu lagi, PGN memberhentikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi Dilo Seno Widagdo, posisinya diganti Rendy Ferryanto.

Selain direksi, pemegang sa ham juga menyetujui pergantian Komisaris Muhammad Ikhsan untuk digantikan Christian H Siboro sebagai komisaris independen. Namun, Gigih Prakoso tetap menjabat direktur utama PGN.

“Ini wewenang pemegang saham seri A. Tentunya ada alasan untuk itu. Ini merupakan hasil review seri A,” ujar Gigih dalam acara konferensi pers di Jakarta kemarin.

Di sisi lain, setelah Suprajarto menolak menjadi direktur utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), kemarin jajaran direksi BTN bergerak cepat dengan menggelar rapat untuk menunjuk direktur yang akan menjalankan tugas-tugas sebagai direktur utama.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 Pasal 12 ayat 18, maka rapat direksi memutuskan Oni Febriarto Rahardjo yang saat ini menjabat sebagai direktur commercial banking untuk menjalankan tugas sebagai direktur utama. (Rakhmat Baihaqi/ Hafid Fuad/ Kunthi Fahmar Sandy/ Okezone)