Perizinan Tak Klop Antara Pusat-Daerah Bikin Investor Asing Ogah ke Indonesia
Rabu, 04 September 2019 - 21:39 WIB
Perizinan Tak Klop Antara Pusat-Daerah Bikin Investor Asing Ogah ke Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai faktor perizinan yang tidak klop antara pusat dan daerah menjadi salah satu penyebab kenapa investor asing enggan memilih menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya terang dia beberapa negara ASEAN lainnya seperti Vietnam telah memberikan kemudahan perizinan lebih baik dari Indonesia
"Utamanya karena masalah perizinan dan daya saing. Di Vietnam, sistem perizinan investasi lebih terintegrasi antara pusat dan daerah. Sementara Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah belum klop," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
(Baca Juga: 33 Perusahaan Lari dari China, Jokowi Keluhkan Indonesia Tak Jadi Pilihan )
Dia mencontohkan soal layanan perizinan untuk investasi terintegrasi atau Online Single Submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan di tingkat daerah masih terhambat izin wilayah. Serta soal insentif fiskal lain yang masih sangat sulit menggairahkan investor asing.
"Vietnam enggak seperti di Indonesia, mereka punya insentif yang spesifik. Kalau di Indonesia pemerintah kasih banyak insentif tax holiday, tax allowances, tapi belum tentu investor tertarik. Ada juga investor di sektor tekstil misalnya lebih memilih insentif diskon tarif listrik di jam sibuk atau keringanan bea masuk untuk pengadaan mesin baru," jelasnya.
(Baca Juga: 33 Perusahaan Asal China Tak Pilih Indonesia, Menperin: Bukan Masalah Izin )
Lebih lanjut Bhima menerangkan, faktor lain yang jadi penghambat yakni soal biaya logistik mahal di Indonesia pada kisaran 22-24% terhadap PDB. Artinya seperempat biaya sebuah produk sudah habis untuk ongkir sendiri. "Infrastruktur industri masih tertinggal, belum proses bea cukai yang lama," paparnya.
"Utamanya karena masalah perizinan dan daya saing. Di Vietnam, sistem perizinan investasi lebih terintegrasi antara pusat dan daerah. Sementara Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah belum klop," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
(Baca Juga: 33 Perusahaan Lari dari China, Jokowi Keluhkan Indonesia Tak Jadi Pilihan )
Dia mencontohkan soal layanan perizinan untuk investasi terintegrasi atau Online Single Submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan di tingkat daerah masih terhambat izin wilayah. Serta soal insentif fiskal lain yang masih sangat sulit menggairahkan investor asing.
"Vietnam enggak seperti di Indonesia, mereka punya insentif yang spesifik. Kalau di Indonesia pemerintah kasih banyak insentif tax holiday, tax allowances, tapi belum tentu investor tertarik. Ada juga investor di sektor tekstil misalnya lebih memilih insentif diskon tarif listrik di jam sibuk atau keringanan bea masuk untuk pengadaan mesin baru," jelasnya.
(Baca Juga: 33 Perusahaan Asal China Tak Pilih Indonesia, Menperin: Bukan Masalah Izin )
Lebih lanjut Bhima menerangkan, faktor lain yang jadi penghambat yakni soal biaya logistik mahal di Indonesia pada kisaran 22-24% terhadap PDB. Artinya seperempat biaya sebuah produk sudah habis untuk ongkir sendiri. "Infrastruktur industri masih tertinggal, belum proses bea cukai yang lama," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
