Ekosistem Bakau Perlu Mendapat Perhatian Lebih dari Pemerintah
Senin, 09 September 2019 - 18:23 WIB
Ekosistem Bakau Perlu Mendapat Perhatian Lebih dari Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Hutan bakau (mangrove) memegang peran besar dalam ketahanan pesisir, terutama pesisir wilayah Indonesia. Indonesia merupakan rumah bagi 20% populasi bakau dunia, dan juga merupakan negara dengan jumlah variasi bakau terbanyak di dunia, dengan lebih dari 500 spesies.
"Kondisi hutan bakau di Indonesia makin memburuk di awal tahun 2000-an ketika banyak pembukaan tambak udang besar-besaran yang memangkas hingga 40% ekosistem bakau di Indonesia," ujar Director of Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) The Nature Conservancy (TNC) M Imran Amin di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Menurut TNC, perhatian pemerintah untuk ekosistem bakau sudah bagus yang ditunjukkan melalui Perpres Nomor 73 Tahun 2012. Namun, kebijakan itu baru diturunkan dalam bentuk program-program semata. Turunan Perpres itu baru terwujud lebih konkrit di tahun 2017, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai Kepala Pengolahan Mangrove Indonesia.
Namun, TNC menyayangkan bahwa target pemerintah Indonesia menurunkan emisi karbon hingga 29% tidak disertai pemeliharaan dan pelestarian ekosistem bakau. "Hutan bakau ini menyerap karbon, dan sebagai tambahan, tanaman ini juga sangat bagus untuk ketahanan pesisir, jika pemerintah juga memperhatikan ekosistem bakau, Blue Carbon juga akan berjalan lebih lancar," ujar Director Global Coastal Risk and Resilience TNC Mark Way.
TNC juga menyayangkan pemilihan penggunaan infrastruktur tanggul tsunami yang memakan biaya besar ketimbang bakau. Pemerintah misalnya, menganggarkan Rp668 miliar untuk tanggul tsunami di Palu, sementara kondisi teluk lautnya terbuka dan dalam sehingga infrastruktur tersebut tidak akan efektif.
"Jika kita memikirkan ketahanan pesisir, ada daerah yang memang butuh tanggul tsunami, dan ada daerah yang hanya perlu bakau. Dari sini saja bisa ada efisiensi budget, contohnya desa Mangunharjo di Semarang yang rutin terkena banjir rob, namun setelah ada hutan bakau tidak pernah terjadi lagi," jelas Imran.
"Kondisi hutan bakau di Indonesia makin memburuk di awal tahun 2000-an ketika banyak pembukaan tambak udang besar-besaran yang memangkas hingga 40% ekosistem bakau di Indonesia," ujar Director of Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) The Nature Conservancy (TNC) M Imran Amin di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Menurut TNC, perhatian pemerintah untuk ekosistem bakau sudah bagus yang ditunjukkan melalui Perpres Nomor 73 Tahun 2012. Namun, kebijakan itu baru diturunkan dalam bentuk program-program semata. Turunan Perpres itu baru terwujud lebih konkrit di tahun 2017, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai Kepala Pengolahan Mangrove Indonesia.
Namun, TNC menyayangkan bahwa target pemerintah Indonesia menurunkan emisi karbon hingga 29% tidak disertai pemeliharaan dan pelestarian ekosistem bakau. "Hutan bakau ini menyerap karbon, dan sebagai tambahan, tanaman ini juga sangat bagus untuk ketahanan pesisir, jika pemerintah juga memperhatikan ekosistem bakau, Blue Carbon juga akan berjalan lebih lancar," ujar Director Global Coastal Risk and Resilience TNC Mark Way.
TNC juga menyayangkan pemilihan penggunaan infrastruktur tanggul tsunami yang memakan biaya besar ketimbang bakau. Pemerintah misalnya, menganggarkan Rp668 miliar untuk tanggul tsunami di Palu, sementara kondisi teluk lautnya terbuka dan dalam sehingga infrastruktur tersebut tidak akan efektif.
"Jika kita memikirkan ketahanan pesisir, ada daerah yang memang butuh tanggul tsunami, dan ada daerah yang hanya perlu bakau. Dari sini saja bisa ada efisiensi budget, contohnya desa Mangunharjo di Semarang yang rutin terkena banjir rob, namun setelah ada hutan bakau tidak pernah terjadi lagi," jelas Imran.
(fjo)
Lihat Juga :
