Fasilitas ASN di Ibu Kota Baru, Kepala Bappenas Siapkan Apartemen
Fasilitas ASN di Ibu Kota Baru, Kepala Bappenas Siapkan Apartemen
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, bakal mempersiapkan tempat tinggal khusus bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Ibu Kota baru. Hal ini mengingat ASN untuk periode perekrutan 2017, 2018 hingga 2019 akan dipindahtugaskan ke Kalimantan.
Kepala Bappenas menambahkan, bangunan khusus untuk tempat tinggal ASN ini akan berkonsep rumah susun atau apartemen sebagai tempat tinggal sementara saat sedang menjabat di Kalimantan
"Kita bangun apartemen dinas dan disamping itu ASN diberikan kesempatan untuk memiliki lahan atau properti tersebut. Apartemen dinas dan rumah dinas itu hanya dipakai ketika sedang menjabat. Biasanya rumah dinas itu landed house, tapi yang kita bangun itu rumah susun bentuk apartemen," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (18/11/2019)
Dia menambahkan, dalam pembangunan rumah dinas berbentuk rumah susun dan apartemen ini akan melibatkan pengembang swasta. Hal ini seiring mendorong kerjasama dengan pengembang properti. "Yang paling penting tanah dan kita siapkan paketnya, kita siapkan ke swatsa," jelasnya
Sebagai informasi, kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota, APBN hanya 19,2% atau sekitar Rp93,5 triliun. Untuk KPBU ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2% dengan nilai investasi Rp127,3 triliun.
Adapun nilai total pembiayaan ibu kota sekitar Rp486 triliun dengan mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.
Kepala Bappenas menambahkan, bangunan khusus untuk tempat tinggal ASN ini akan berkonsep rumah susun atau apartemen sebagai tempat tinggal sementara saat sedang menjabat di Kalimantan
"Kita bangun apartemen dinas dan disamping itu ASN diberikan kesempatan untuk memiliki lahan atau properti tersebut. Apartemen dinas dan rumah dinas itu hanya dipakai ketika sedang menjabat. Biasanya rumah dinas itu landed house, tapi yang kita bangun itu rumah susun bentuk apartemen," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (18/11/2019)
Dia menambahkan, dalam pembangunan rumah dinas berbentuk rumah susun dan apartemen ini akan melibatkan pengembang swasta. Hal ini seiring mendorong kerjasama dengan pengembang properti. "Yang paling penting tanah dan kita siapkan paketnya, kita siapkan ke swatsa," jelasnya
Sebagai informasi, kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota, APBN hanya 19,2% atau sekitar Rp93,5 triliun. Untuk KPBU ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2% dengan nilai investasi Rp127,3 triliun.
Adapun nilai total pembiayaan ibu kota sekitar Rp486 triliun dengan mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.
(akr)
Explore More