Pajak Progresif Pertanahan Mau Dihapus, Sri Mulyani Masih Pelajari

Kamis, 19 September 2019 - 13:21 WIB
Pajak Progresif Pertanahan...
Pajak Progresif Pertanahan Mau Dihapus, Sri Mulyani Masih Pelajari
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, masih akan mengkaji mengenai rencana penghapusan pajak progesif lahan yang dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Sebelumnya rencana itu disampaikan oleh Sofyan Djalil setelah mengaku mendapatkan banyak keluhan dari para pengusaha properti.

Pajak progresif sendiri merupakan aturan bagi pemilik lahan yang memiliki lebih dari satu bidang. Persentase perhitungan pajak akan semakin besar untuk rumah kedua, ketiga dan seterusnya. Menanggapi pernyataan Menteri ATR, Sri Mulyani menerangkan masih harus melakukan kajian mendalam.

"Kita akan pelajari dulu statement Pak Sofyan dan implikasinya. Sebagaimana diketahui, kita sedang siapkan policy perpajakan untuk dukung ekonomi," ujar Menkeu Sri Mulyani di ICE BSD, Tangerang, Kamis (19/9/2019).

Dia menambahkan, ada beberapa yang akan dipelajari sebelumnya menghapus pajak progresif. Terang Menkeu, hal itu bukan semata-mata dilakukan untuk mendongkrak investasi. "Kita pelajarinya sehingga bisa sinkronisasi untuk menggenjot investasi, eskpor," jelasnya.

Sebelumnya Menteri ATR Sofyan Djalil menjelaskan untuk penghapusan pajak itu pihaknya bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan. Pasalnya soal pajak akan diatur oleh Kementerian Keuangan lewat UU Perpajakan.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tingkatkan Transparansi,...
Tingkatkan Transparansi, PLN-Ditjen Pajak Integrasi Data Perpajakan
Didominasi Non Perpajakan,...
Didominasi Non Perpajakan, Piutang Negara Capai Rp297,9 Triliun pada 2019
Perkuat Sistem Perpajakan,...
Perkuat Sistem Perpajakan, Ditjen Pajak Gandeng LG CNS dan Deloitte Consulting
Mengejar Reformasi Perpajakan
Mengejar Reformasi Perpajakan
Menyoal Korupsi Perpajakan
Menyoal Korupsi Perpajakan
Penjualan Surat Utang...
Penjualan Surat Utang Syariah Tembus Rp10 Triliun
Berita Terkini
RANS Resmi Jadi Perusahaan...
RANS Resmi Jadi Perusahaan Terbuka, Investor Sambut Positif Debut di Bursa
2 jam yang lalu
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp5.000 per Gram, Buyback Jadi Berapa?
4 jam yang lalu
Easycash, OJK dan AFTECH...
Easycash, OJK dan AFTECH Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda di Bali
5 jam yang lalu
IHSG Sepekan Naik 0,83%,...
IHSG Sepekan Naik 0,83%, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp10.340 Triliun
5 jam yang lalu
Promo Spesial BRI Kartu...
Promo Spesial BRI Kartu Kredit: Jalan-Jalan Lebih Hemat Rp125.000 di tiket.com!
5 jam yang lalu
Imbal Hasil Obligasi...
Imbal Hasil Obligasi Kian Jadi Penentu Utama Pergerakan Valas
5 jam yang lalu
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved