Menanti Kota Metropolitan Baru

JAKARTA - Sejumlah daerah merespons positif rencana pengembangan kota metropolitan baru di luar Pulau Jawa. Harapannya, rencana tersebut bisa mendorong aktivitas ekonomi tumbuh lebih cepat yang berujung pada pemerataan wilayah Nusantara.

Selama ini Pulau Jawa memang masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah ini menyumbang 58% dari total produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, beberapa wilayah terutama di kawasan Indonesia timur masih berpotensi untuk dikembangkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, hingga lima tahun ke depan pemerintah akan mengembangkan enam kota metropolitan baru di luar Jawa. Hal ini semata-mata sebagai upaya untuk menggenjot investasi di Tanah Air.

Keenam metropolitan di luar Jawa yang dimaksud adalah Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Denpasar (Bali), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Manado (Sulawesi Utara). Kota-kota tersebut di luar rencana pengembangan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang ditargetkan mulai dihuni secara bertahap pada 2024.

Bambang mengungkapkan, alasan enam kota itu akan dijadikan metropolitan baru adalah untuk meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Indonesia. "Sekarang Jabodetabek tidak layak jadi metropolitan, sekarang lebih ke barat dan timur dan selatan. Jadi, Jakarta itu nanti seperti New York," ucapnya di Jakarta, Rabu (19/9).

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey telah mendengar rencana salah satu kota di wilayahnya, yakni Manado, yang akan dijadikan wilayah metropolitan baru di Indonesia. Menurut Olly, dengan dijadikan metropolitan, otomatis akan lebih banyak wisatawan yang akan datang ke Manado sehingga perputaran ekonomi di Manado lebih baik. “Akan lebih banyak investor datang, banyak pembangunan, berarti menyerap juga tenaga kerja di Manado dan yang perlu disiapkan yaitu SDM (sumber daya manusia),” ungkapnya tadi malam.

Rencana Manado yang akan dijadikan sebagai metropolitan baru sebelumnya dia ketahui saat kunjungan anggota DPRD Kota Manado periode 2019-2024 beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut Olly menjelaskan sejumlah dampak menguntungkan yang diterima Manado sebagai kota metropolitan terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb juga menyambut positif program pengembangan metropolitan baru yang dicanangkan pemerintah pusat. Dalam pandangannya, sejak penduduk Makassar mencapai 1 juta jiwa, pengembangan kota metropolitan di kota itu sebenarnya sudah dilakukan. Apalagi Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur.

Menurut Iqbal, semua fasilitas pelayanan sudah juga dibuat dan dipersiapkan sejak lama, seperti bandara dan pelabuhan. Dia menyebut, tahun depan kapasitas bandara akan ditingkatkan tiga kali lebih luas dari sisi terminal maupun panjang landasan pacunya. “Kami akan jadi city airport, demikian pula pelabuhan laut juga sudah dikembangkan tiga kali lipat dari kapasitas yang tersedia, baik untuk kontainer maupun penumpang. Akan ada direct call sehingga bisa ekspor langsung,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya sudah lama Pemkot Makassar mempersiapkan kota baru metropolitan, yakni sejak adanya konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) untuk koridor Sulawesi. “Jadi, sudah dipersiapkan sejak lama, sejak Makassar ditetapkan sebagai pusat pengembangan Indonesia timur,” katanya.

Meski mayoritas pengembangan kota metropolitan baru akan dilakukan di luar Pulau Jawa, pemerintah bukan berarti melupakan pengembangan kota-kota di Jawa. Bappenas menetapkan empat kota: Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jakarta ke depan tetap akan diperbaiki fungsinya.

Merujuk pada data Bappenas yang disampaikan pada Maret lalu, pada 2045 diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318.9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 73% populasi penduduk tinggal di perkotaan dan 90 persennya tinggal di Pulau Jawa.

Mengacu pada definisinya, metropolitan merupakan sebuah pusat populasi besar terdiri atas satu wilayah dan disangga daerah sekitarnya. Wilayah tersebut umumnya memiliki infrastruktur dasar lengkap serta fasilitas pendukungnya, dari sarana kesehatan, pendidikan, perdagangan, industri, jasa, hingga pariwisata.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan, fokus pemerintah mengembangkan enam kota metropolitan di luar Pulau Jawa akan didukung oleh kementerian teknis terkait. “Kalau metropolitan ini sebetulnya kawasan strategis nasional, kalau kawasan strategi nasional dipertimbangkan sebagai pusat pertumbuhan. Skala ini biasanya ada jasa, perdagangan, maupun pemerintahan. Metropolitan bukan hanya satu fungsi, tapi aglomerasi,” ujar Endra kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Kementerian PUPR, ujar dia, memberikan dukungan dari sisi infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan sebagai metropolitan. Kota metropolitan tersebut juga diharapkan bisa berkembang dengan dukungan kota satelit di sekitarnya. “Misalnya di Makassar punya Sungguminasa dan Maros. Ini nanti akan berkembang seiring dengan dukungan infrastruktur vital. Begitu juga dengan yang ada di Banjarmasin melalui Banjar Baru dan Martapura,” ucapnya.

Mengenai infrastruktur vital yang dimaksud, bersifat regional seperti sistem pengelolaan air minum, tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Selain itu infrastruktur lain akan dikembangkan melalui investasi yang masuk di sejumlah daerah tersebut. “Bisa lewat KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dan bentuk kerja sama lain. Tidak harus selalu murni dari pemerintah,” ucapnya.

Harus Lebih Banyak
Ahli perkotaan Bernardus Djonoputro berpendapat, terbentuknya urbanisasi yang kemudian membuat sebuah wilayah menjadi metropolitan merupakan konsekuensi perkembangan kota yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Metropolitan sebagai kawasan biasanya terdiri atas berbagai daerah otonom yang saling berdekatan. “Yang harus dilakukan pemerintah adalah mengontrol pembangunan di kawasan metropolitan sehingga kualitas hidup warga semakin baik. Isu metropolitan adalah angkutan massal komuter, perumahan, kekumuhan, pemenuhan daya dukung lahan, ketersediaan utilitas seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan sentra-sentra pelayanan ekonomi,” ucapnya.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, pengembangan enam kota yang dilakukan di Indonesia belum mewakili Indonesia. “Sebenarnya Bappenas tanggung kalau hanya mengembangkan enam metropolitan baru. Jika memang ingin mempercepat pemerataan pembangunan perkotaan harus lebih banyak lagi pengembangan kawasan metropolitan di setiap pulau,” kata Nirwono.

Dengan mengembangkan beberapa kota sekaligus, konsep pengembangan daerah akan menjadi pasar pertumbuhan ekonomi baru. Apalagi jika diikuti dengan tumbuhnya industri lokal yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal.

Di bagian lain, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, berkembangnya wilayah perkotaan saat ini masih banyak didominasi oleh kegiatan ekonomi berupa perdagangan dan jasa. "Sebagai pusat perdagangan umumnya (metropolitan) memiliki pelabuhan-pelabuhan besar, baik untuk domestik maupun ekspor dan impor. Untuk jasa, (metropolitan) sebagai pusat layanan pendidikan, kesehatan hingga hub untuk sektor pariwisata," ujarnya.

Tauhid melanjutkan, khusus untuk industri biasanya akan berkembang di wilayah pinggiran kota untuk mempermudah menyerap bahan baku dari wilayah sekitarnya. Namun, keberadaannya harus didukung sarana dan prasarana seperti jalan dan pelabuhan. "Nanti sektor swasta akan mengikuti dengan pembangunan gedung pusat perbelanjaan, hotel, gedung pendidikan, dan kesehatan swasta. Terlebih lagi industri itu sumber pembiayaan dari swasta seluruhnya," tuturnya. (Rina Anggraeni/Yan Yusuf/Ichsan Amin/Oktiani Endarwati/Anicolha/Cahya Sumirat)