Anggaran Ibu Kota Baru Rp2 Triliun, Alokasi Paling Besar Infrastruktur Dasar
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk memulai pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Alokasi terbesar untuk tahun depan paling banyak dialokasikan untuk infrastruktur dasar.
“(Paling besar) untuk infrastruktur dasar,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Selain untuk infrastruktur dasar, Bambang Brodjo juga menerangkan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk persiapan master plan. Dia mengatakan anggaran sebesar Rp.2 triliun tersebut tersebar di beberapa kementerian. “Itu total beberapa kementerian untuk persiapan master plan, urban design, sama dimulainya infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar seperti jalan koneksi, saluran air. Pokoknya untuk menentukan zonasi daerah,” ungkapnya.
Ditanyakan seputar regulasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kepala Bappenas mengungkapkan tengah disiapkan. Dia pun telah menyerahkan hasil kajian kepada pansus di DPR untuk dipelajari. “Kita masukkan tahun ini. Kita harapkan pertengahan tahun depan sudah selesai,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru akan jadi fokus pemerintah tahun depan. “Kalau kami jalan, drainase, dan bendungan untuk air minum itu dulu terutama,” ungkapnya.
Lebih lanjut terang Menteri Basuki, pembangunan akan mulai dilakukan pada semester kedua atau kuartal keempat. “Karena ini baru sayembara, jadi misalnya kebutuhan bendungan Rp.1 triliun paling dialokasikan Rp.150 miliar. Itu uang muka karena multi years semua,” pungkasnya.
“(Paling besar) untuk infrastruktur dasar,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Selain untuk infrastruktur dasar, Bambang Brodjo juga menerangkan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk persiapan master plan. Dia mengatakan anggaran sebesar Rp.2 triliun tersebut tersebar di beberapa kementerian. “Itu total beberapa kementerian untuk persiapan master plan, urban design, sama dimulainya infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar seperti jalan koneksi, saluran air. Pokoknya untuk menentukan zonasi daerah,” ungkapnya.
Ditanyakan seputar regulasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kepala Bappenas mengungkapkan tengah disiapkan. Dia pun telah menyerahkan hasil kajian kepada pansus di DPR untuk dipelajari. “Kita masukkan tahun ini. Kita harapkan pertengahan tahun depan sudah selesai,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru akan jadi fokus pemerintah tahun depan. “Kalau kami jalan, drainase, dan bendungan untuk air minum itu dulu terutama,” ungkapnya.
Lebih lanjut terang Menteri Basuki, pembangunan akan mulai dilakukan pada semester kedua atau kuartal keempat. “Karena ini baru sayembara, jadi misalnya kebutuhan bendungan Rp.1 triliun paling dialokasikan Rp.150 miliar. Itu uang muka karena multi years semua,” pungkasnya.
(akr)