Ibu Kota Baru Diproyeksikan akan Dongkrak Investasi

JAKARTA - Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan akan mendongkrak pertumbuhan investasi, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Dampak positif perekonomian ini bukan hanya dirasakan Kaltim, tapi juga wilayah Kalimantan lain, Sulawesi, dan sebagian besar wilayah di Indonesia bagian timur. Pulau Jawa dan Sumatera pun mendapatkan limpahan peningkatan investasi pemindahan ibu kota tersebut.

Proyeksi tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro saat memberikan pemaparan rencana pemindahan IKN dalam rapat dengan Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPR di Ruang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Selain menteri PPN/Bappenas, rapat juga melibatkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muldjono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan perhitungan Bappenas, investasi riil di Kaltim misalnya akan meningkat 47,7%. Sedangkan investasi riil di Pulau Kalimantan secara keseluruhan mencapai 34,5% dan di Indonesia secara umum sebesar 4,7%.

“Selama fase konstruksi, investasi infrastruktur untuk pembangunan ibu kota baru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya,” ucap Bambang. Bambang menuturkan, pembangunan ibu kota baru dalam jangka pendek akan meningkatkan perdagangan antarwilayah sebab proses pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan suplai material dan barang ke Provinsi Kaltim yang mengakibatkan peningkatan perdagangan dari provinsi lain.

Pembangunan ibu kota di Kaltim pun akan mendorong peningkatan output sektor lain di Kaltim dan di provinsi lain. Di Kaltim peningkatan output tertinggi akan terjadi pada sektor konstruksi, kesehatan, dan restoran. Sementara output sektor lain yang meningkat yakni semen, perdagangan, jasa lainnya.

Di Sulawesi Selatan akan terjadi peningkatan di sektor semen, pertambangan lainnya, serta binatang ternak untuk menyuplai kebutuhan di Kaltim. “Setiap investasi satu rupiah (Rp1) di sektor konstruksi di Kalimantan Timur akan menghasilkan kenaikan total output perekonomian nasional sebesar dua koma tiga rupiah (Rp2,3).

Dan, setiap penciptaan satu kesempatan kerja di sektor konstruksi di Kalimantan Timur akan menciptakan 1,8 kesempatan kerja lainnya dalam perekonomian nasional,” papar nya. Menurutnya, investasi di sektor konstruksi untuk pembangunan ibu kota baru memiliki keterkaitan ke belakang yang tinggi dalam perekonomian.

Keterkaitan ke belakang (backward linkages) yang tinggi menunjukkan besarnya efek terhadap peningkatan output sektor lain sebagai input untuk sektor konstruksi. Bambang lebih jauh menuturkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDB Riil) di Kaltim akan meningkat 7,3%, di Pulau Kalimantan meningkat 4,7%, dan Indonesia 0,6%, serta peningkatan kesempatan kerja.

“Setiap investasi infrastruktur sebesar Rp1 triliun akan menciptakan 14.000 kesempatan kerja,” paparnya. Peningkatan kesempatan kerja di Pulau Kalimantan diyakini bakal tumbuh hingga 10,5% dan secara nasional 1,0%.

Untuk perkiraan dampak ekonomi jangka menengahpanjang dari pemindahan ibu kota negara, diperkirakan akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur sebesar 7,6%, Pulau Kalimantan 4,9%, dan nasional 0,1%.

Pemindahan IKN ke Kalimantan dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan sektor nontradisional di provinsi ibu kota baru. “Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan meningkatkan output beberapa sektor nontradisional, terutama sektor jasa,” paparnya.

Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali meng apresiasi pemaparan pemerintah mengenai rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan menteri PPN Bappenas, menkeu, menteri PUPR, Kementerian KLHL, dan gubernur DKI Jakarta.

DPR melihat sejauh persiapan pemindahan ibu kota yang dilakukan pemerintah cukup serius dan sangat detail. “Ternyata dengan pemaparan ini, perencanaan itu, kalau itu dilaksanakan, maka apa yang diimpikan itu dapat terlaksana,” katanya.

Konsep Forest City
Pada kesempatan tersebut, Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan ibu kota baru nanti akan menerapkan konsep forest city. Dengan konsep ini, ruang terbuka hijau minimal 50% dari total luas area. Ruang terbuka hijau akan meliputi recreational park, green spaces, zoo, botanical garden, dan sport complex yang terintegrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan daerah aliran sungai (DAS), dan struktur topografi.

Selain itu, ibu kota baru juga akan menerapkan pemanfaatan energi terbarukan dan rendah karbon seperti energi matahari, gas, dan lainnya. Untuk efisiensi dan konservasi energi diperlukan desain bangunan ramah lingkungan (green building design ) melalui penerapan Circular Water Management System, Efficient Lighting System, dan District Cooling System.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menjamin pemindahan ibu kota akan tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan perekonomian, pusat kegiatan bisnis, dan keuangan. “Kami menyambut baik dan kita ingin agar Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan,” katanya.

Anies berharap, meskipun nanti ibu kota pindah ke Kaltim, namun pembangunan infrastruktur dasar di Jakarta harus tetap menjadi perhatian pemerintah pusat. Infrastruktur dimaksud antara lain infrastruktur air bersih, transportasi massal, dan penanganan penurunan permukaan beberapa titik di pesisir utara Jakarta.(Abdul Rochim)