Wamen Arcandra Pastikan Kuota Solar Bersubsidi Masih Aman

JAKARTA - Pemerintah memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi masih aman hingga akhir tahun walaupun berpotensi melebihi kuota yang ditetapkan tahun ini. Berdasarkan laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kuota BBM solar berpotensi melebihi kuota sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) dari ketetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 14,5 juta kl.

“Kita berfikir optimis kita jalankan dulu. Kita lihat ke depan karena belum habis,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Selasa (1/10/2019).

Menurut dia kuota BBM solar bersubsidi masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihaknya akan memantau perjalanan kuota supaya tetap aman.

Kepala BPH Migas Fanshurullan Asa sempat mengatakan bahwa kuota BBM bersubsidi jenis solar tahun ini berpotensi habis pada November 2019. Untuk menutupi kekurangan maka paling tidak harus ditambah sekitar 1,4 juta kl. “Kami sudah memprediksi akan terjadi over kuota BBM bersubsidi dari yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, kami sepakat untuk melakukan pengendalian,” ujar dia.

Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sampai Juli 2019 sebesar 9,04 juta kiloliter dan diproyeksikan sampai akhir tahun 2019 sebesar 15,31-15,94 juta kl. Artinya, ada potensi kuota berlebih sebesar 0,8-1,4 juta kl atau berpotensi 5,5-9,6%.

Pihaknya menyebut, banyaknya penyelewengan solar bersubsidi dilakukan oleh industri tambang dan perkebunan. “Di duga wilayah penyimpangan BBM subsidi banyak terjadi di daerah tambang dan perkebunan. Selanjutnya, kami bersama pihak berwajib akan berkoordinasi melakukan peningkatan pengawasan, pengendalian, sosialisasi, hingga penindakan hukum,” ujar dia.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Khamid, mengatakan, terdapat sejumlah daerah yang diduga banyak menyelewengkan BBM bersubsidi jenis solar. Adapun wilayah penyelewengan tertinggi terjadi di daerah yang industri tambang dan perkebunan sedang menggeliat.

“Kami mengindikasi ada sejumlah provinsi yang over kuota (utamanya) di daerah yang industri tambangnya mulai bergeliat. Di antaranya Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi,” tandas Mas’ud Khami.