Kemenhub Akan Kupas Tuntas Skema Transportasi di Ibu Kota Baru

JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus melakukan persiapan dan kajian untuk membangun transportasi berbasis smart transportation di Ibu kota baru. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berencana mengupas tuntas skema transportasi ini dalam Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru NKRI di Balikpapan, Rabu (2/10).

"Siang hari ini, Menteri Perhubungan akan menjelaskan skema transportasi di ibu kota baru yang menggunakan high technology seperti arahan Presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hengki Angkasawan di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dalam acara tersebut, Menhub juga akan menjelaskan kebijakan nasional terkait transportasi publik yang meliputi sektor darat, udara dan laut yang harus terintegrasi. Akses transportasi merupakan salah satu hal terpenting karena berhubungan dengan aksesbilitas masyarakat.

"Karena fungsi utama perhubungan sendiri adalah menghubungkan publik transportasi yang memudahkan aksesbilitas masyarakat untuk menunjang aktifitas di ibu kota baru," jelasnya.

Acara Dialog Nasional ini bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa ibu kota baru di Kalimantan Timur ini tidak menjadi seperti 'Jakarta Baru' yang selama ini identik dengan kemacetan, keruwetan, polusi dan kekumuhan. Ibu kota baru kedepannya harus menciptakan kota yang canggih berteknologi, tidak merusak lingkungan hidup yang sudah ada, dengan menjaga kearifan lokal berupa hutan lestari, tanah dan lautan di Kalimantan Timur.

Harapannya, acara yang dihadiri oleh 50 lebih pimpinan redaksi dari berbagai media ternama di Indonesia itu, dapat memberikan gagasan, saran atau kritik atas rencana pemindahan ibu kota baru. Gagasan yang telah ditampung dalam acara dialog ini akan diterima pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Selain Menteri Perhubungan, adapula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan pejabat pemerintah daerah terkait.