Masih Tertinggal, Infrastruktur Harus Terus Dibangun
Rabu, 02 Oktober 2019 - 13:48 WIB
Masih Tertinggal, Infrastruktur Harus Terus Dibangun
A
A
A
JAKARTA - Indonesia masih harus terus membangun infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pasalnya, berdasarkan data Bank Dunia 2012, stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB.
"Posisi kita di dunia dalam pembangunan infrastruktur benar-benar tertinggal sehingga pemerintah mengambil posisi menambahkan prioritas infrastruktur," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Seminar Nasional "Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024" di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Pemerintah telah berupaya menyusun kombinasi strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas.
Menurut Darmin, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan hingga sekarang belum cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp4.180 triliun.
Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 trilliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
"Tentu kita masih perlu membangun infrastruktur baru karena yang kita bangun saat ini belum cukup walaupun sudah terlihat dan bermanfaat bagi kita," jelasnya.
Darmin melanjutkan, pemerintah sudah membangun backbone (tulang punggung) dari beberapa infrastruktur penting, tidak hanya infrastruktur jalan, angkutan udara, tetapi juga untuk broadband palapa ring. Sebagian besar infrastruktur yang sudah atau sedang difokuskan saat ini perlu didukung infrastruktur lainnya agar pemanfaatannya dapat dioptimalkan.
"Kita masih perlu untuk mengundang Kementerian/Lembaga termasuk para gubernur untuk mulai mengidentifikasi turunan dari infrastruktur backbone ini. Jaringan lebih lanjut yang menghubungkan dan memfasilitasi sentra produksi ke daerah konsumen pasti perlu dibangun infrastruktur lagi," tuturnya.
Secara akumulatif, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai dan beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun. Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian. Sedangkan, ada 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp2.860 triliun.
Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, lanjut Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk dari pihak swasta. Pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.
Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.
Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.
"Sebetulnya ada 1 lagi yang kita kembangkan tapi perumusannya agak lambat. Saya tahu Perpres sudah siap ditandatangani. Namanya Limited Concession Scheme (LCS)," jelas Darmin.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menjelaskan, infrastruktur yang perlu dibangun harus sesuai kebutuhan. Misalnya pelabuhan yang dibangun tidak perlu besar tapi benar-benar dibutuhkan oleh daerah tersebut. Selain itu perlu dibangun sentra-sentra perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Untuk bidang kemaritiman pertama, kami membangun industri pariwisata (10 destinasi Bali baru) dan membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa. Kami pun mendorong pelayaran rakyat untuk menghubungkan kegiatan-kegiatan besar dan kecil, lalu membangun kawasan terluar dan tertinggal," tandasnya.
"Posisi kita di dunia dalam pembangunan infrastruktur benar-benar tertinggal sehingga pemerintah mengambil posisi menambahkan prioritas infrastruktur," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Seminar Nasional "Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024" di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Pemerintah telah berupaya menyusun kombinasi strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas.
Menurut Darmin, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan hingga sekarang belum cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp4.180 triliun.
Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 trilliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
"Tentu kita masih perlu membangun infrastruktur baru karena yang kita bangun saat ini belum cukup walaupun sudah terlihat dan bermanfaat bagi kita," jelasnya.
Darmin melanjutkan, pemerintah sudah membangun backbone (tulang punggung) dari beberapa infrastruktur penting, tidak hanya infrastruktur jalan, angkutan udara, tetapi juga untuk broadband palapa ring. Sebagian besar infrastruktur yang sudah atau sedang difokuskan saat ini perlu didukung infrastruktur lainnya agar pemanfaatannya dapat dioptimalkan.
"Kita masih perlu untuk mengundang Kementerian/Lembaga termasuk para gubernur untuk mulai mengidentifikasi turunan dari infrastruktur backbone ini. Jaringan lebih lanjut yang menghubungkan dan memfasilitasi sentra produksi ke daerah konsumen pasti perlu dibangun infrastruktur lagi," tuturnya.
Secara akumulatif, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai dan beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun. Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian. Sedangkan, ada 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp2.860 triliun.
Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, lanjut Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk dari pihak swasta. Pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.
Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.
Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.
"Sebetulnya ada 1 lagi yang kita kembangkan tapi perumusannya agak lambat. Saya tahu Perpres sudah siap ditandatangani. Namanya Limited Concession Scheme (LCS)," jelas Darmin.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menjelaskan, infrastruktur yang perlu dibangun harus sesuai kebutuhan. Misalnya pelabuhan yang dibangun tidak perlu besar tapi benar-benar dibutuhkan oleh daerah tersebut. Selain itu perlu dibangun sentra-sentra perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Untuk bidang kemaritiman pertama, kami membangun industri pariwisata (10 destinasi Bali baru) dan membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa. Kami pun mendorong pelayaran rakyat untuk menghubungkan kegiatan-kegiatan besar dan kecil, lalu membangun kawasan terluar dan tertinggal," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
