Ekonom: Kenaikan Harga Gas PGN Harusnya Tak Ditransaksikan
Jum'at, 04 Oktober 2019 - 17:27 WIB
Ekonom: Kenaikan Harga Gas PGN Harusnya Tak Ditransaksikan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi dan energi Defiyan Cori mengkritisi pembatalan rencana kenaikan harga gas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) per 1 Oktober 2019 akibat aduan para pengusaha kepada presiden.
Menurut dia, kenaikan harga gas industri adalah kebijakan strategis yang telah disusun PGN sebagai korporasi dan seharusnya tidak boleh diintervensi secara politik.
"PGN harus mampu menyampaikan kondisi yang dihadapi oleh korporasi saat ini serta beban-beban yang dihadapi terkait dengan subsidi yang memberatkan kinerja korporasi dalam menghadapi tantangan persaingan pasar minyak dan gas bumi di masa depan," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (4/10/2019).
Defiyan mengatakan, harga hulu gas yang dibebankan pada PGN tahun 2018 sudah sangat mahal yaitu USD6-8/MMBtu dibanding dengan negara lain di kawasan ASEAN, seperti Thailand dan Malaysia yang hanya masing-masing sebesar USD5,4-6,3/MMBtu dan USD4,5-6/ MMBtu.
Dia menambahkan, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga harus menerapkan prinsip-prinsip profesional dan pendekatan manajemen yang efisien dan efektif dalam mengelola perusahaannya sehingga tak selalu bergantung pada subsidi dari BUMN.
"Karena itu, kami menolak penundaan kenaikan harga gas industri ini atas nama konstitusi ekonomi dan keberlanjutan PGN dalam mengemban misi negara untuk kemandirian ekonomi, mengatasi defisit migas dan APBN, mengarahkan subsidi pada kelompok yang tepat sasaran, serta memajukan perekonomian bangsa," ujarnya.
Menurut dia, kenaikan harga gas industri adalah kebijakan strategis yang telah disusun PGN sebagai korporasi dan seharusnya tidak boleh diintervensi secara politik.
"PGN harus mampu menyampaikan kondisi yang dihadapi oleh korporasi saat ini serta beban-beban yang dihadapi terkait dengan subsidi yang memberatkan kinerja korporasi dalam menghadapi tantangan persaingan pasar minyak dan gas bumi di masa depan," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (4/10/2019).
Defiyan mengatakan, harga hulu gas yang dibebankan pada PGN tahun 2018 sudah sangat mahal yaitu USD6-8/MMBtu dibanding dengan negara lain di kawasan ASEAN, seperti Thailand dan Malaysia yang hanya masing-masing sebesar USD5,4-6,3/MMBtu dan USD4,5-6/ MMBtu.
Dia menambahkan, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga harus menerapkan prinsip-prinsip profesional dan pendekatan manajemen yang efisien dan efektif dalam mengelola perusahaannya sehingga tak selalu bergantung pada subsidi dari BUMN.
"Karena itu, kami menolak penundaan kenaikan harga gas industri ini atas nama konstitusi ekonomi dan keberlanjutan PGN dalam mengemban misi negara untuk kemandirian ekonomi, mengatasi defisit migas dan APBN, mengarahkan subsidi pada kelompok yang tepat sasaran, serta memajukan perekonomian bangsa," ujarnya.
(fjo)
Lihat Juga :
