Bank Indonesia Waspadai Risiko dan Tantangan Ekonomi Digital

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya sektor ekonomi digital sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, aspek disrupsi digital juga tidak boleh dihiraukan karena disrupsi tersebut memunculkan tantangan dan risiko baru dalam sistem keuangan RI.

Deputi Gubernur BI Sugeng berujar bahwa kehadiran ekonomi digital di dalam negeri semakin terlihat dengan banyaknya fintech yang bermunculan dan lembaga keuangan digital lain dan nantinya, fenomena ini akan terus berkembang ke depannya.

"Perkembangan ekonomi digital harus menandai risiko-risiko yang timbul seperti risiko shadowbanking dan kerentanan cyber," ujar Sugeng dalam Seminar Menuju Indonesia Unggul Melalui Ekonomi Digital yang diselanggarakan IDX Channel di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Sugeng menjelaskan, saat ini saja sudah terlihat ada beberapa risiko yang muncul dengan hadirnya ekonomi digital, salah satunya adalah potensi berkembangnya praktik shadowbanking atau lembaga keuangan nonbank yang menjalankan bisnis layaknya bank.

"Peran non-bank fintech yang terus meningkat semakin merefleksikan apa yang dulu ditawarkan oleh perbankan secara konvensional," lanjut dia.

Menurutnya, transformasi digital perbankan yang relatif lambat akan memicu praktik shadowbanking semakin marak. "Kebanyakan perbankan kita saat ini masih berada di masih tahap awal digitalisasi, meski sebagian sudah melangkah lebih maju," kata Sugeng.

Selain shadowbanking, ekonomi digital juga memicu resiko munculnya serangan terhadap keamanan sistem cyber yang kerapkali terjadi di sistem ekonomi digital negara lain. Oleh karena itu, menurut Sugeng, penting bagi pemerintah dan para stakeholders untuk meningkatkan aspek proteksi data.

Untuk mengantisipasi potensi-potensi tersebut terjadi, BI akan melakukan pendekatan yang berimbang untuk menciptakan kebijakan baru terhadap sistem keamanan nasional.

"Kita perlu striking the right balance. Perlu ada interlink yang kuat antara keuangan digital dan ekonomi digital, perbankan perlu didorong untuk bertransformasi digital secara end to end, serta kolaborasi dengan fintech perlu diperkuat dan diperluas," ucap Sugeng.

Sambung Sugeng menjelaskan, bahwa perlu ada penguatan regulasi, entry policy, pelaporan, dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital. "Harus diingat bahwa keterbukaan ekonomi tetap harus memperhatikan prinsip kepentingan nasional," tuturnya.