Optimalkan Kartu Tani, Pemerintah Bakal Bentuk Tim Lintas Sektor
Optimalkan Kartu Tani, Pemerintah Bakal Bentuk Tim Lintas Sektor
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan membentuk tim lintas sektor untuk menggenjot program kartu tani. Tujuannya, untuk mengoptimalkan distribusi maupun pemanfaatan kartu tani.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan saat ini sekitar 5,5 juta kartu yang sudah dibagikan.
"Memang masih ada berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan kartu ini belum optimal. Pertama, butuh waktu karena ada petani yang (lokasinya) jauh di puncak gunung, jauh dari kota. Ini perlu langkah serius untuk mencapai target," kata Sarwo Edhy, Selasa (8/10/2019).
Lokasi para petani yang jauh dari perkotaan ini, menurut Sarwo Edhy, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet. Padahal, internet menjadi salah satu sarana penting untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tani.
"Selain itu, ada pula isu terkait kebiasaan petani yang memang tidak mudah diubah," tambah Sarwo Edhy.
Untuk itu, sebuah tim yang beranggotakan sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, juga BUMN, serta perbankan di bawah bendera Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang turut andil dalam program kartu tani, akan dibentuk.
Tim ini, kata Sarwo Edhy, akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.
"Langkah awal yang akan dilakukan tim ini adalah mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya distribusi maupun pemanfaatan kartu tani di tiap tiap daerah. Selanjutnya, tim ini akan bergerak mencari solusi sehingga pemanfaatan kartu tani bisa segera dioptimalkan," jelasnya.
Sebagai langkah awal, optimasi distribusi dan pemanfaatan kartu tani akan dipusatkan di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini lantaran daerah tersebut menjadi kontributor terbesar terhadap produksi padi nasional.
Untuk diketahui, kartu tani menjadi instrumen penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ke depan, pemerintah berencana mewajibkan kartu tani bagi para penerima pupuk bersubsidi.
"Selain pupuk, kartu tani juga akan menjadi akses untuk mendapatkan bantuan benih, penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan pendanaan berupa kredit usaha rakyat (KUR)," pungkasnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan saat ini sekitar 5,5 juta kartu yang sudah dibagikan.
"Memang masih ada berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan kartu ini belum optimal. Pertama, butuh waktu karena ada petani yang (lokasinya) jauh di puncak gunung, jauh dari kota. Ini perlu langkah serius untuk mencapai target," kata Sarwo Edhy, Selasa (8/10/2019).
Lokasi para petani yang jauh dari perkotaan ini, menurut Sarwo Edhy, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet. Padahal, internet menjadi salah satu sarana penting untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tani.
"Selain itu, ada pula isu terkait kebiasaan petani yang memang tidak mudah diubah," tambah Sarwo Edhy.
Untuk itu, sebuah tim yang beranggotakan sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, juga BUMN, serta perbankan di bawah bendera Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang turut andil dalam program kartu tani, akan dibentuk.
Tim ini, kata Sarwo Edhy, akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.
"Langkah awal yang akan dilakukan tim ini adalah mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya distribusi maupun pemanfaatan kartu tani di tiap tiap daerah. Selanjutnya, tim ini akan bergerak mencari solusi sehingga pemanfaatan kartu tani bisa segera dioptimalkan," jelasnya.
Sebagai langkah awal, optimasi distribusi dan pemanfaatan kartu tani akan dipusatkan di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini lantaran daerah tersebut menjadi kontributor terbesar terhadap produksi padi nasional.
Untuk diketahui, kartu tani menjadi instrumen penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ke depan, pemerintah berencana mewajibkan kartu tani bagi para penerima pupuk bersubsidi.
"Selain pupuk, kartu tani juga akan menjadi akses untuk mendapatkan bantuan benih, penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan pendanaan berupa kredit usaha rakyat (KUR)," pungkasnya.
(ven)
Explore More